Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Warga Sumatera Barat kini harus ekstra selektif saat menerima pesan singkat dari nomor yang mengatasnamakan pejabat publik. Sebuah skema penipuan daring yang mencatut identitas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, baru saja terdeteksi menyasar masyarakat dengan iming-iming penyaluran bantuan sosial fiktif.
Modus yang digunakan cukup licin: pelaku menggunakan nomor WhatsApp 0857 4529 1354 dan mengaku sebagai orang nomor satu di Sumatera Barat. Mereka menjanjikan donasi dari Ibu Harneli Mahyeldi untuk panti asuhan, kemudian mengirimkan bukti transfer palsu senilai Rp20 juta guna menjebak calon korbannya.
Jerat “Bukti Transfer Palsu” yang Menyesatkan
Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sumbar, Mursalim, membongkar siasat jahat ini setelah menerima banyak laporan warga. Pelaku biasanya meminta nomor rekening korban, lalu mengirimkan gambar bukti transfer hasil rekayasa. Seolah-olah uang sudah masuk, pelaku kemudian mendesak korban untuk segera mengirimkan kembali sebagian uang tersebut ke rekening lain dengan dalih “pembagian untuk panti asuhan”.
“Warga diminta segera mentransfer balik uang tersebut dan mengirimkan buktinya. Padahal, uang Rp20 juta itu tidak pernah benar-benar masuk ke rekening warga. Gambar bukti transfer itu murni palsu,” jelas Mursalim, Rabu (21/8/2024).
Birokrasi Resmi Tidak Lewat Pesan Pribadi
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa sistem tata kelola bantuan hibah atau donasi memiliki prosedur birokrasi yang ketat dan administratif. Gubernur Mahyeldi secara pribadi tidak pernah mengurusi teknis penyaluran uang secara langsung kepada individu melalui pesan WhatsApp maupun media sosial pribadi.
Masyarakat diimbau untuk langsung memblokir atau melaporkan nomor mencurigakan tersebut kepada pihak berwajib. Pencatutan nama kepala daerah dan keluarga dalam aksi kriminal ini dianggap sangat meresahkan karena memanfaatkan empati masyarakat terhadap anak yatim dan panti asuhan.
“Jangan dilayani dan jangan membalas pesan tersebut. Bapak Gubernur tidak mungkin mengirimkan instruksi keuangan secara personal seperti itu. Abaikan saja untuk menghindari kerugian materiil,” tegas Mursalim menutup keterangannya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.