Menu

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

SOSBUD · 13 Feb 2025 22:16 WIB ·

Muslimat NU: Bukan Sekadar Pengajian, Tapi Mesin Ekonomi Desa


					Muslimat NU: Bukan Sekadar Pengajian, Tapi Mesin Ekonomi Desa Perbesar

Surabaya, Jawa Timur [DESA MERDEKA] Selama ini Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) identik dengan aktivitas religius dan pengajian. Namun, di tangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), organisasi perempuan ini kini diposisikan sebagai “nahkoda” baru untuk transformasi ekonomi di pelosok nusantara.

Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, secara eksplisit menyebut Muslimat NU bukan sekadar pelengkap, melainkan perisai strategis dalam pembangunan desa. Hal ini ditegaskannya saat menghadiri Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/2/2025). Puncaknya, sebuah nota kesepahaman (MoU) ditandatangani bersama Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa.

“Sinergi ini adalah jembatan kokoh untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Muslimat NU memiliki peran strategis dalam hak-hak perempuan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Yandri yang hadir didampingi istri, Ratu Rachmatu Zakiyah.

Perempuan sebagai Penentu Ketahanan Pangan
Sudut pandang menarik yang dibawa Kemendes PDT adalah menjadikan partisipasi perempuan sebagai pilar ketahanan pangan nasional yang berbasis budaya. Yandri menekankan bahwa kepeloporan perempuan harus tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, bukan sekadar mengikuti tren modernisasi yang tercerabut dari akarnya.

Pemberdayaan perempuan dianggap sebagai investasi paling efisien. Secara statistik, perempuan memiliki kemampuan mengelola kualitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di desa.

Menghapus Diskriminasi di Tingkat Akar Rumput
Melalui MoU ini, Kemendes PDT mendorong pemerintah desa di seluruh Indonesia untuk segera mengakhiri marginalisasi gender. Desa mandiri hanya bisa terwujud jika kepentingan perempuan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan, mulai dari sektor ekonomi hingga kesehatan.

“Desa membutuhkan perhatian utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Kita berharap nota kesepahaman ini mampu membangun desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera tanpa ada yang tertinggal,” pungkas Yandri.

Agenda ini juga dihadiri oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan jajaran pejabat eselon I Kemendes PDT. Langkah strategis ini menandai babak baru di mana kekuatan spiritual komunitas Muslimat NU dikonversi menjadi kekuatan ekonomi produktif untuk daerah tertinggal.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 33 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Menjemput Damai Demang Kentol: Kisah Batik Sumberparang Malang

10 Agustus 2026 - 06:48 WIB

Simalakama di Kaki Bromo: Saat Penegak Adat Dibui Hukum Negara

8 Agustus 2026 - 06:26 WIB

Ironi Desa Budaya Bantul Antara Pelestarian Dan Birokrasi

7 Agustus 2026 - 16:11 WIB

Sengketa Lahan Lempuing Jaya dan Sengkarut Arsip Desa

31 Juli 2026 - 20:33 WIB

Nestapa Subari: Sisi Lain Keadilan Restoratif Desa Trangkil

31 Juli 2026 - 07:37 WIB

Minta Maaf Tak Cukup, Sanksi Adat Menanti di Kuranji

30 Juli 2026 - 09:35 WIB

Trending di SOSBUD