Pariaman, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Tenda-tenda simulasi baru saja dilipat di pesisir Kota Pariaman. Di depan mikrofon, para pejabat daerah lantang menyuarakan bahwa “kesiapsiagaan harus menjadi budaya yang melekat, bukan sekadar agenda seremonial tahunan”.
Namun, bagi masyarakat yang hidup di ratusan nagari di kaki gunung dan tepian sungai Sumatera Barat, retorika itu terasa hambar. Ketika bencana hidrometeorologi menyapu Ranah Minang, riwayat membuktikan: nagarilah yang selalu menjadi benteng pertama yang jebol, sekaligus halaman yang paling banyak menggali kubur.
Kutukan Geografis dan Ironi Angka
Jika kita melihat data secara jujur, narasi bencana di Sumatera Barat adalah narasi tentang kehancuran perdesaan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat petaka galodo lahar dingin menghantam lereng Gunung Marapi merekam angka yang memilukan. Dari total 61 korban jiwa yang teridentifikasi, pusat kedukaan tidak berada di gemerlap lampu kota, melainkan di dapur-dapur rumah nagari.
Sebanyak 29 orang meninggal di Kabupaten Tanah Datar dan 22 orang di Kabupaten Agam. Bandingkan dengan Kota Padang Panjang atau Kota Padang yang masing-masing mencatat 2 korban jiwa.
Titik-titik hancur total seperti Nagari Bukik Batabuah di Canduang atau wilayah terisolasi di Palembayan bukanlah lanskap perkotaan dengan ruko beton, melainkan bentang komunal tempat sawah dan ladang menjadi tumpuan hidup warga desa.
Mengapa nagari selalu menanggung biaya hidup (dan mati) yang lebih mahal? Jawabannya ada pada posisi mereka sebagai garda depan hulu lingkungan. Air banjir dan runtuhan material tidak pernah peduli pada sekat birokrasi.
Seperti yang diingatkan dalam forum kebencanaan, ancaman bencana memang tidak mengenal batas administrasi. Air bah tidak akan berhenti mengamuk hanya karena ia telah melewati batas wilayah administratif kabupaten dan memasuki area kota. Ketika hutan di bagian atas mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan, perdesaan di bawahnya langsung menerima hantaman pertama tanpa filter.
Retorika Simulasi vs Realita Lapangan
Di atas kertas, pemerintah provinsi boleh saja bangga telah menguji skenario mitigasi secara bertingkat melalui Tabletop Exercise (TTX) untuk level kebijakan, Command Post Exercise (CPX) untuk alur komando, hingga Field Training Exercise (FTX) untuk praktik di lapangan. Namun, mari kita tarik tiga istilah keren ini ke realita hulu nagari.
Saat badai datang di dunia nyata, jaringan internet dan sinyal seluler di perdesaan kerap kali mati total. Jangankan menjalankan prosedur komunikasi digital yang rumit khas CPX, warga desa sering kali buta informasi karena gardu listrik lumpuh.
Kesiapsiagaan yang dilatih di lapangan parkir perkotaan yang rata (FTX) seketika menjadi tidak relevan ketika dihadapkan pada jalanan nagari yang curam, licin, dan rawan amblas diterjang longsor.
Gubernur Mahyeldi sempat menginstruksikan agar seluruh hasil evaluasi simulasi didokumentasikan secara jujur, terutama terkait kendala, keterlambatan, ketidaksesuaian prosedur, dan keterbatasan sumber daya.
Jika instruksi ini benar-benar diterapkan di tingkat perdesaan, maka daftar raport merahnya akan sangat panjang. Kita akan menemukan fakta bahwa alokasi anggaran mitigasi di APB-Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) hampir selalu nihil, pelatihan evakuasi mandiri untuk kelompok rentan di desa jarang menyentuh surau-surau, dan alat pengeras suara darurat di pos ronda banyak yang sudah usang.
Saat Kota Berbenah, Desa Terisolasi
Kesenjangan struktural antara kota dan desa kian menganga pascabencana. Di perkotaan, saat banjir surut dalam hitungan jam, alat berat pemerintah dengan cepat membersihkan jalan utama. Logistik melimpah, dan jaringan logistik langsung pulih.
Namun di nagari, ceritanya berbeda total. Lembaga kemanusiaan seperti Plan International Indonesia dalam berbagai laporan pascabencana kerap menemukan puluhan desa/nagari yang terisolasi hingga berminggu-minggu. Ketika jembatan antar-kecamatan ambruk terbawa arus galodo, sebuah nagari seketika berubah menjadi pulau terpencil.
Kondisi ini sekaligus menampar rekomendasi BNPB mengenai pentingnya skenario rujukan kesehatan menuju rumah sakit di zona aman. Bagi masyarakat kota, akses ke fasilitas medis utama mungkin hanya terhambat oleh kemacetan lalu lintas.
Namun bagi warga nagari yang jalurnya terputus, rumah sakit di zona aman itu berubah menjadi tujuan yang nyaris mustahil dicapai.
Perjalanan merujuk korban luka darurat sering kali menjadi pertaruhan nyawa yang tragis, melintasi sungai yang mengamuk hanya dengan bentangan tali seadanya.
Mengubah Paradigma Mitigasi
Kembali ke pidato Gubernur saat gladi resik bencana: “Jangan menunggu sirene berbunyi untuk mencari jalur evakuasi…“. Pernyataan ini seolah melempar bola tanggung jawab ke pundak masyarakat. Bagi warga nagari, pertanyaannya bukan kapan mereka harus lari, melainkan ke mana mereka harus berlindung jika jalur evakuasi di desa mereka sendiri tertimbun longsor, atau bahkan belum pernah dipetakan oleh pemerintah daerah?
Kunci dari keselamatan Sumatera Barat sebenarnya ada pada Kesiapsiagaan Berbasis Nagari. Nagari di Sumbar memiliki modal sosial yang kuat berupa tatanan adat Tungku Tigo Sajarangan dan ikatan gotong royong yang tidak dimiliki oleh masyarakat urban yang individualis.
Sayangnya, anggaran penanggulangan bencana seringkali habis untuk mendanai rapat koordinasi di hotel berbintang atau simulasi skala besar di pusat kota. Budaya kesiapsiagaan yang hakiki tidak tumbuh dari podium pejabat, melainkan dari pengetahuan yang diajarkan di surau-surau nagari, dari peta evakuasi yang tertempel di balai desa, dan dari ketegasan para pemimpin adat untuk menjaga hutan ulayat agar tidak gundul. Selama hulu nagari dibiarkan rapuh tanpa proteksi anggaran dan fasilitas yang adil, maka selama itu pula petaka di Sumbar akan terus menjadi cerita pilu tentang desa yang tenggelam dalam lumpur kepasrahan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.