Pasaman Barat, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pelantikan massal 87 Wali Nagari di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat oleh Bupati Yulianto yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Senin (9/11/2026), menjadi sorotan publik. Namun, di balik kemegahan seremonial tersebut, acara ini sebenarnya merupakan puncak perayaan dari sebuah kreativitas birokrasi tingkat tinggi yang berhasil mengakali jeratan keterbatasan fiskal daerah.
Di tengah proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat justru sukses menuntaskan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak dengan rekor efisiensi anggaran yang fantastis. Anggaran logistik pemilihan yang awalnya diestimasi menyedot dana APBD sebesar Rp17 miIiar jika menggunakan metode kertas suara konvensional, berhasil dipangkas drastis menjadi hanya Rp7 miIiar. Kebijakan ini sukses menyelamatkan kas daerah sebesar Rp10 miIiar.
Langkah hemat bernilai miliaran rupiah ini terwujud berkat adopsi sistem pemungutan suara elektronik (e-voting).
Menariknya, inovasi ini tidak lahir dari kemewahan anggaran untuk membeli ribuan mesin digital baru. Pemkab Pasaman Barat menerapkan strategi growth hacking birokrasi yang taktis, yakni dengan skema penggunaan perangkat secara bergelombang hasil kolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta PT INTENS.
Secara total, Pilwana serentak ini mencakup 686 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 87 nagari. Artinya, setiap nagari memiliki rata-rata 7 hingga 8 TPS. Jika pemilihan dilakukan serentak konvensional dalam satu hari, Pemkab Pasbar harus membeli minimal 686 set komputer e-voting lengkap—sebuah angka yang mustahil dipenuhi oleh kas daerah.
Menyiasati hal tersebut, pemungutan suara taktis ini dibagi secara bergiliran ke dalam 12 gelombang selama 12 hari kerja berdasarkan wilayah kecamatan. Dengan skema ini, panitia daerah hanya perlu memobilisasi 70 unit perangkat e-voting.
Hitungan matematisnya sangat efisien: setiap harinya, tim teknis menggeser 70 alat tersebut untuk melayani 1 gelombang kecamatan yang rata-rata terdiri dari beberapa nagari dengan akumulasi total sekitar 60 hingga 70 TPS per hari. Setelah pemungutan suara di gelombang tersebut selesai, 70 alat yang sama langsung dibersihkan, dideksripsi datanya, lalu dibawa menuju lokasi TPS gelombang berikutnya pada hari esok.
Strategi cerdas “gilir alat” inilah yang memotong biaya investasi prasarana teknologi secara masif, sekaligus menjadikan Pasaman Barat sebagai kabupaten ke-29 di Indonesia yang menerapkan e-voting tingkat desa secara massal, presisi, dan paling efisien.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memberikan apresiasi tinggi atas terobosan ini. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa model efisiensi yang diterapkan Pasaman Barat harus menjadi bahan pertimbangan serius bagi kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat. Mahyeldi menilai, ketika ruang fiskal daerah semakin sempit, adopsi teknologi yang tepat guna seperti ini adalah kunci agar roda demokrasi dan pelayanan publik di tingkat nagari tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah.
Selain menekankan pentingnya efisiensi, Mahyeldi juga mengingatkan para wali nagari yang baru dilantik untuk segera mencermati dan mematuhi seluruh regulasi pengelolaan keuangan nagari agar terhindar dari persoalan hukum, serta tetap menjaga falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menyatakan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menunda kepastian kepemimpinan definitif di tingkat desa. Suksesnya Pilwana berbasis e-voting ini menjadi bukti kuat bahwa semangat kebersamaan dan kreativitas mampu melahirkan solusi konkret di tengah masa-masa sulit.
💡 3 Pelajaran Penting dari Inovasi E-Voting Pasaman Barat
Pencapaian Pemkab Pasaman Barat memberikan cetak biru (blueprint) baru bagi efisiensi birokrasi di Indonesia. Berikut tiga pelajaran penting yang bisa diadopsi oleh daerah lain:
- Teknologi Bukan Pemborosan: Penerapan e-voting membuktikan bahwa adopsi teknologi tepat guna di tingkat desa justru memangkas biaya logistik kertas suara secara masif, bukan menambah beban pengeluaran baru.
- Strategi “Gilir Alat” (Asset Sharing): Keterbatasan anggaran pengadaan prasarana disiasati secara cerdas lewat pembagian gelombang pemilihan. Cukup modal 70 alat untuk melayani total 686 TPS secara bergilir, kas daerah tidak terkuras untuk membeli infrastruktur berlebih.
- Kolaborasi Teknis adalah Kunci: Keberhasilan efisiensi ini bertumpu pada kemitraan strategis dengan lembaga ahli seperti BRIN dan PT INTENS, memastikan inovasi daerah tetap memiliki standar keamanan tinggi dan legalitas yang valid.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.