Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Suasana di gerbang-gerbang perbatasan darat dan dermaga nelayan tidak resmi di sepanjang pesisir barat Sumatra kerap kali sunyi. Sepi yang menipu. Jalur logistik ekonomi yang membelah nagari-nagari di Sumatera Barat kini menyimpan kecemasan akut yang menjalar diam-diam.
Di balik rutinitas warga, sebuah realitas pahit sedang membelit tingkat terbawah pemerintahan daerah.
Data Indonesia Drug Report 2026 menghentak ruang pertemuan di Padang. Sebanyak 206 dari 1.035 desa, kelurahan, dan nagari di Sumatera Barat kini resmi masuk kawasan rawan narkoba dengan kategori “Bahaya” dan “Waspada”. Peta persebaran yang dirilis BNNP menunjukkan wilayah-wilayah perlintasan ini berada di garis depan ancaman peredaran zat terlarang.
Penyebabnya bukan lagi sekadar peredaran lokal. Karakteristik wilayah Sumbar telah bergeser di mata sindikat antarprovinsi.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengungkap kondisi riil yang sedang dihadapi sistem pertahanan daerah. “Dari data yang saya dapat, masalah utama kita sekarang ini, Sumbar dimanfaatkan sebagai jalur transit dan peredaran narkoba,“cetusnya dalam forum tersebut. Pengakuan ini menegaskan posisi ratusan desa perbatasan dan koridor transportasi yang kini menjelma menjadi rute distribusi gelap.
Desa-desa ini terjepit dalam keterbatasan benteng pertahanan sosial di lapangan.
Pengawasan di kawasan perbatasan antardaerah kerap kedodoran, menyisakan celah yang bebas dimanfaatkan jaringan pengedar. Ketika malam tiba, aktivitas di sepanjang jalan lintas utama Sumatra dan jalur-jalur alternatif perkebunan menjadi sangat rawan. Remaja di pelosok nagari mulai berhadapan dengan infiltrasi modus baru, salah satunya penyalahgunaan cairan tertentu melalui rokok elektrik atau vape.
Namun, ketika desa-desa perlintasan ini membutuhkan intervensi nyata, pertahanan di tingkat atas justru sedang digerogoti masalah serius.
Kemampuan eksekusi anggaran Pemprov Sumbar terkunci oleh krisis internal. Pendapatan asli daerah seret seiring macetnya setoran pajak otomotif. Lebih dari dua ribu kendaraan dinas milik instansi pemerintah daerah bahkan terdata menunggak pajak karena cekaknya dana operasional. Fokus perhatian dan ruang fiskal daerah tersedot habis untuk memulihkan infrastruktur publik pascabencana hidrometeorologi yang menelan kerugian triliunan rupiah.
Kondisi fiskal yang lumpuh diperparah oleh goyahnya sistem birokrasi. Skor indeks pencegahan korupsi (MCSP) dari KPK untuk Sumatera Barat anjlok drastis dari angka 91,7 menjadi hanya 66,38.
Tekanan pasokan barang terlarang terus menggempur tanpa jeda. Sepanjang sepuluh bulan pertama di tahun 2026, BNN telah mengamankan 11,8 kilogram sabu dan 211,21 kilogram ganja dari para tersangka. Kontras dengan agresivitas pasokan tersebut, fasilitas dan kapasitas rumah sakit di daerah untuk merehabilitasi para pengguna justru jalan di tempat karena keterbatasan alokasi dana.
Di balik mikrofon ruang rapat Istana Gubernur, seruan normatif untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan mendorong pemetaan jalur distribusi terus disuarakan. Namun, bagi 206 kelurahan dan nagari yang berada di rute pelintasan kurir antarprovinsi tersebut, untaian kalimat imbauan tidak mengubah realitas apa pun di lapangan.
Selama intervensi fisik di pos perbatasan darat dan pemantauan pelabuhan tikus tetap minim anggaran, ratusan desa ini dipaksa membentengi diri mereka sendiri dari kepungan sindikat yang bergerak jauh lebih cepat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.