Kriteria Pemimpin 2024: Bukan Sekadar Populer, Tapi Tuntas
Ideologi Sebagai Kompas Bangsa
Opini, Andi Salim [DESA MERDEKA] – Setiap ideologi tentulah menjadi pegangan bagi individu, kelompok, maupun negara. Pentingnya suatu ideologi adalah untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas ke mana kehidupan individu, kelompok, atau suatu negara itu dicita-citakan. Sebuah ideologi merepresentasikan wujud solidaritas demi kelangsungan hidup suatu bangsa, terutama dalam fakta kebinekaan. Suatu ideologi dimaksudkan untuk menyatukan orang-orang atau kelompok-kelompok dari berbagai golongan, suku, agama, dan ras. Ideologi diharapkan mampu mengatasi konflik dan ketegangan dari sisi mana pun. Karenanya, agama sering disebut sebagai ideologi yang mampu memberikan jalan menuju tatanan kehidupan yang ideal bagi para penganutnya dalam mengatur kehidupan sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya.
Dalam fakta pentingnya ideologi bernegara, Megawati Soekarnoputri dirasakan mampu menerapkannya melalui partai PDI Perjuangan yang dipimpinnya. Prinsip ideologi yang ditanamkannya mengalirkan energi nasionalisme untuk mengajak semua pihak agar memberikan efek penguatan bagi sikap berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini, refleksi patriotisme itu masih tertanam kuat melalui partainya, yang merupakan satu-satunya diakui publik sebagai partai berbasis ideologi Pancasila. Walau banyak partai nasionalis lainnya, harus diakui bahwa PDI Perjuangan lebih tegas ke arah itu.
Jejak Jokowi dan Harapan Kedaulatan
Jejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak tahun 2014 hingga saat ini menjadi kilas balik bahwa Indonesia bukan saja membutuhkan kemantapan ideologi negara, tetapi juga memerlukan pengakuan kedaulatan di bidang ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi penting agar Indonesia tidak lagi terombang-ambing oleh kebijakan dari negara mana pun.
Di sinilah titik krusial yang berbeda terhadap kedua tokoh bangsa ini. Walau belum menampakkan hasil sepenuhnya terhadap kesejahteraan rakyat, keyakinan dari 76% masyarakat yang merasa puas atas kinerja pemerintahannya terlihat menjadi tonggak sejarah bahwa gaya kepemimpinan Jokowi harus dilanjutkan. Tentu saja masyarakat bersedia menahan diri untuk menjatuhkan pilihan sambil menunggu kepada siapa estafet Presiden 2024 itu akan diarahkan. Sebab, selera dari berbagai partai politik (parpol) nyatanya tidak searah dengan keinginan rakyat. Termasuk sulitnya kesepakatan dari kubu lawan dalam menetapkan calon wakil presiden (cawapres) mereka, meskipun calon presiden (capres) atas Anies Baswedan telah ditetapkan, hingga start kampanye mereka pun dimulai.
Kebimbangan dan Minimnya Sosok Ideal
Kebimbangan atas keputusan politik tidak saja dirasakan masyarakat, hal itu melanda di semua partai politik. Sebab, sosok capres yang akan diusungnya tidak linier dengan selera rakyat. Sebut saja Gerindra dan PKB melalui Koalisi KIR mereka yang mengusung Prabowo Subianto dengan latar belakang isu pelanggaran HAM yang melekat pada dirinya. Atau Koalisi KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP yang menonjolkan Airlangga Hartarto dengan elektoral yang masih jauh dari harapan. Sedangkan PDI Perjuangan sekalipun bisa menentukan capresnya secara sepihak, sosok Ganjar Pranowo yang miskin prestasi menjadi kendala tersendiri, meskipun relawan pendukungnya begitu memaksakan diri di balik rivalitas internal bagi pencalonan Puan Maharani yang dirasakan sarat akan pengalaman dari rekam jejaknya di pemerintahan.
Harus diakui, di luar dari tokoh-tokoh partai yang ditawarkan, memang terdapat nama-nama yang sangat menonjol, bahkan berkompetensi untuk mendulang suara rakyat. Sebut saja Mahfud MD, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Moeldoko, Erick Thohir, Khofifah Indar Parawangsa, bahkan Ahok sekalipun. Akan tetapi, partai politik seakan-akan menutup pintu bagi akses kesempatan mereka, sehingga hanya ormas dan relawan saja yang menyuarakan hal itu di berbagai media sosial. Organisasi dan relawan itu tidak memiliki legitimasi sebagai anggota peserta KPU sebagaimana layaknya partai politik. Berdasarkan hasil survei elektabilitas calon presiden 2024 versi Litbang Kompas pada Januari 2022, nama-nama yang muncul pun terlihat menarik. Di antaranya, Prabowo Subianto 26,5%, Ganjar Pranowo 20,5%, Anies Baswedan 14,2%, Sandiaga Uno 4,9%, Agus Harimurti Yudhoyono 3,7%, Basuki Tjahaja Purnama 2,9%.
Kriteria Pemimpin Tuntas
Kesadaran akan minimnya sosok Capres yang menguasai hukum dan konstitusi serta aspek makro dan mikro ekonomi, apalagi penuntasan terhadap sektor lain yang dibutuhkan guna menggerakkan Indonesia dari berbagai lini, tentu membutuhkan kecermatan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Sebab, bukan sekadar penguasaan politik semata yang dicermati guna menggerakkan ekonomi dan lain sebagainya itu, apalagi untuk mempertahankan ideologi dan falsafah negara terhadap gangguan keamanan dan kedaulatan NKRI. Cerminan inilah yang dibutuhkan untuk menjawab bagaimana diplomasi dan negosiasi yang seharusnya seorang Presiden itu menjadi petarung demi mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, baik di dalam negeri maupun terhadap pihak asing di luaran sana. Sebab, jika kita hanya berpikir stabilitas keamanan saja, maka jawaban pilihan capres akan tertuju pada sosok mereka yang berlatar belakang TNI.
Sedangkan bila kita mementingkan keseimbangan dalam berbagai faktor, boleh jadi sosok tersebut tidak datang dari tokoh-tokoh politik saja. Sebab, kita membutuhkan hadirnya seorang Presiden yang cakap dalam mengendalikan keamanan serta menjaga kedaulatan dan ideologi negara, meskipun bukan seseorang yang berlatar belakang militer. Sekaligus menjadi sosok yang mampu berdiplomasi kuat terhadap kepentingan ekonomi, sosial, politik, termasuk memahami hukum dan konstitusi negara agar tidak terjadi benturan antara satu dan lainnya terhadap pemisahan bidang kewenangan dari sistem pembagian trias politika yang membatasinya. Lalu, pertanyaan selanjutnya yang harus kita jawab, adakah sosok yang saat ini digadang-gadang sebagai capres dan cawapres sekiranya bisa masuk pada kriteria yang disebutkan di atas, sehingga bukan semata-mata dari hasil survei yang terlihat menonjol untuk mengungguli pesaing lainnya.
Janji dan Harapan di Titik Nol
Partai politik tidak perlu terlalu menakar kebutuhan capresnya pada bentuk baku yang terlampau sederhana hingga membumbuinya dengan janji-janji kampanye guna memoles capres yang akan diusungnya. Koalisi besar yang saat ini digadang-gadang pun harus mampu pula menjawab kebutuhan standar rakyat atas sandang, pangan, dan papan, pendidikan, kesehatan, transportasi murah, serta fasilitas publik lainnya. Di samping itu, peran pemerintah dirasakan terus meningkatkan sumber pendapatan negara bagi kenaikan APBN dalam pengelolaan sumber kekayaan alam Indonesia ke depan, determinasi atas saham-saham perusahaan asing di Indonesia, proses hilirisasi hasil tambang, serta kerja sama Indonesia dengan negara lainnya yang bertumpu pada efisiensi dan keuntungan yang akan diperoleh melalui pengendalian BUMN secara ketat.
Itulah sekelumit dari titik nol kilometer harapan rakyat yang dicita-citakan sejak era kemerdekaan. Walau utang luar negeri Indonesia saat ini berada di posisi yang masih aman oleh karena tidak melebihi 40% dari pembatasan Undang-Undang Dasar (UUD) sebesar 60%, bukan berarti hal itu bisa dipandang sebelah mata. Sebab, jangan sampai pembangunan Jokowi yang telah menampakkan kerangka harapan kemakmuran negara justru malah pupus oleh salah pilihnya masyarakat terhadap tawaran capres 2024 dari koalisi besar yang saat ini terbentuk. Apalagi korupsi pejabat negara tidak kunjung surut, bahkan upaya pembentukan UU Perampasan Aset menjadi hal yang sulit dimunculkan oleh karena terkait dengan sikap para ketua umum partai yang ada saat ini. Lantas, kenapa rakyat harus percaya lagi dengan partai politik semacam itu? Maka, tak heran jika rakyat lebih suka menunggu Jokowi akan memberikan sinyal pilihannya ketimbang mendapati deklarasi capres partai politik yang masih berkabut.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.