Opini [DESA MERDEKA] – Fenomena laporan kegiatan kepolisian yang tayang di portal resmi sering kali mengikuti pola yang seragam: Bhabinkamtibmas turun ke lapangan, berfoto dengan tokoh masyarakat, lalu disimpulkan kegiatan berjalan “aman, lancar, dan kondusif”. Namun, bagi warga di pelosok desa, narasi tersebut kerap terasa hambar dan jauh dari realitas. Tidak ada suara warga, tidak ada data dampak, apalagi cerita autentik tentang kesulitan mereka. Laporan yang dipublikasikan secara mentah-mentah ini justru terancam mengubah sosok polisi menjadi sekadar “pencari konten” di mata masyarakat.
Masalah utamanya adalah beban ganda yang dipaksakan kepada personel Bhabinkamtibmas. Mereka dituntut menjadi pelindung warga sekaligus jurnalis dadakan di tengah kesibukan mengawal desa. Dampak sistemik yang muncul pun nyata: interaksi antara polisi dan warga sering kali tereduksi menjadi sandiwara demi mendapatkan foto laporan. Warga desa yang seharusnya menjadi subjek dialog, kini kerap hanya ditempatkan sebagai latar belakang foto. Perlahan tapi pasti, hal ini menggerogoti esensi kedekatan emosional antara polisi dan masyarakat desa yang menjadi fondasi keamanan wilayah.
“Masyarakat desa bukanlah pembaca bodoh. Mereka bisa merasakan ketika seorang Bhabin datang bukan untuk mendengar keluhan mereka, tetapi untuk mengambil foto,” tulis catatan kritis pengamat media. Jika dibiarkan, jurnalisme laporan yang dangkal ini justru akan membunuh karakter asli polisi. Warga mulai bertanya-tanya, apakah polisi benar-benar hadir untuk peduli, atau sekadar memenuhi kuota laporan ke atas?
Solusi untuk memulihkan citra ini adalah dengan memisahkan peran secara tegas. Bhabinkamtibmas harus dikembalikan tugas utamanya untuk berinteraksi nyata dengan warga, memecahkan masalah, dan meningkatkan produktivitas desa—seperti mendampingi petani jagung hingga menyelesaikan konflik lahan. Sementara itu, urusan narasi publik sebaiknya diserahkan kepada personel humas yang terlatih, yang mampu menggali cerita perubahan dan dampak nyata di masyarakat.
Pimpinan Polri kini dihadapkan pada pilihan sulit: apakah mereka butuh laporan administratif yang sekadar memenuhi arsip internal, atau kepercayaan publik yang hidup dan bernapas? Jika kepercayaan adalah tujuan akhir, maka saatnya menyudahi “jurnalisme palsu” ini. Hentikan pembebanan misi jurnalistik kepada personel yang seharusnya fokus mengabdi di ladang dan rumah-rumah warga desa, sebelum kepercayaan masyarakat benar-benar habis di tangan laporan yang tak bermakna.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.