Menu ✖

Mode Gelap
NCH Pangian: 425 Hektare Sawah Melawan Mimpi Pasar Eropa Gila! DJ Dunia Takluk oleh Organ Tunggal Desa Sulawesi Gaji Pas-pasan, Kenapa Gen Z Nekat Jadi Perangkat Desa? Cuma 0,012 Persen Neraca Ekspor, Mengapa Truk Ini Vital? Pasaman Barat Pangkas Rp10 Miliar Lewat Inovasi E-Voting

RAGAM · 9 Jul 2025 01:16 WIB ·

Mendagri: Ribuan Kades Belum Lulus SMP, Ini Solusi Kemendagri!


					Mendagri: Ribuan Kades Belum Lulus SMP, Ini Solusi Kemendagri! Perbesar

Jakarta [DESA MERDEKA] – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan fakta mengejutkan terkait tingkat pendidikan sejumlah kepala desa di Indonesia. Menurut Tito, tidak sedikit kepala desa yang belum menamatkan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini disampaikan Tito saat rapat anggaran bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/7/2025).

Awalnya, Tito mengakui adanya tantangan dalam program pembangunan di desa. Namun, ia menekankan bahwa rendahnya tingkat pendidikan bukan berarti seorang kepala desa tidak kompeten. “Kepala desa ini dipilih rakyat. Bisa jadi dia pintar, berpendidikan tinggi, tapi hampir beberapa persen, sekitar 20 persen, belum tamat SMP,” ujar Tito, setelah meminta stafnya memverifikasi data. Ia menambahkan, tingkat pendidikan formal yang rendah tidak selalu berarti kurang berpendidikan, karena banyak juga kepala desa yang belajar secara otodidak.

Menyikapi kondisi ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meluncurkan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas kepala desa di seluruh Indonesia. Dengan dukungan World Bank, program ini menargetkan 70.000 kepala desa. “Sudah kita laksanakan, dua gelombang hampir 70.000 kepala desa,” jelas Tito.

Namun, program P3PD sempat terhenti sementara waktu menjelang dan selama proses demokrasi 2024. Penghentian ini dilakukan untuk menghindari persepsi negatif atau tudingan politisasi program, terutama karena kekhawatiran akan merusak netralitas kepala desa di tengah kontestasi Pilpres dan Pilkada. “Mau ada pilpres, kita hentikan, jangan sampai dipelintir seolah-olah kegiatan penguatan kepala desa ini harus dilakukan, tapi ada kegiatan pemilihan ini dua bulan sebelumnya kita setop,” kata Tito. Ia menambahkan, “Ada sisa, sehingga ada program yang tidak tereksekusi karena ada hambatan kemarin 2024 itu ada Pilkada. Kalau dia pilkada ulang, otomatis tidak melakukan kegiatan kepala desa, takut nanti dikira kegiatan politik.”

Terlepas dari hambatan tersebut, Kemendagri berkomitmen untuk melanjutkan program ini demi memastikan peningkatan kapasitas kepala desa yang berkelanjutan. Tujuannya adalah mendorong pembangunan desa yang lebih efektif dan akuntabel di seluruh pelosok negeri.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 127 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Sumpah Pemuda di Obi: Konsolidasi 200 Armada Lokal Melawan Ketimpangan Logistik Desa

29 Oktober 2026 - 12:59 WIB

Menantang Ombak Pesisir Domas Lewat Racikan Probiotik Kampus

22 Oktober 2026 - 15:48 WIB

Gadai Bawah Tangan: Benturan Transaksi Informal dengan Hukum Formal

21 Oktober 2026 - 18:50 WIB

Tragedi Desa Sugi: Trauma Mafia Tanah dan Apatisme Nelayan Mangrove

12 Oktober 2026 - 21:28 WIB

Pasir Pantai Merah Putih Obi Dikeruk Ilegal, APH dan Pemda Didesak Bertindak

3 Oktober 2026 - 10:31 WIB

Bertahan di Ruas Kaputusan: Nestapa dan Resiliensi Warga

29 September 2026 - 16:06 WIB

Trending di RAGAM