Mahyeldi Tagih Dana Pusat Demi Pulihkan Sumbar Pascabencana

Perbesar

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Di balik kemegahan Auditorium Gubernuran, ada urgensi yang mendesak untuk segera dituntaskan. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memanfaatkan kunjungan spesifik Komisi II DPR RI pada Jumat (20/2/2026) untuk menyuarakan jeritan daerah: percepatan pencairan dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang batal dipotong oleh Kementerian Keuangan.

Bagi Sumbar, dana ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan napas buatan bagi pemulihan ekonomi dan infrastruktur. Pasalnya, bencana hidrometeorologi yang menghantam 16 kabupaten/kota pada akhir tahun lalu telah meninggalkan luka dalam dengan estimasi kerugian mencapai angka fantastis, yakni Rp33,5 triliun.

Transparansi Digital di Tengah Puing Bencana
Di hadapan rombongan Komisi II, Mahyeldi tak hanya membawa proposal, tetapi juga bukti transparansi. Pemprov Sumbar kini mengandalkan teknologi melalui dashboardbencana.sumbarprov.go.id. Situs “Satu Data Kebencanaan” ini menjadi ruang terbuka bagi siapa saja untuk memantau data 230 ribu jiwa terdampak, termasuk nasib 10.854 pengungsi yang masih membutuhkan kepastian.

“Kami butuh dana rehab-rekon segera mengalir. Namun, kami juga butuh petunjuk pelaksanaan (juklak) dan teknis (juknis) yang jelas agar daerah tidak keliru atau tersangkut masalah hukum dalam pemanfaatannya,” tegas Mahyeldi.

Komitmen DPR RI: Dari Lapangan ke Meja Menteri
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, yang hadir bersama anggota lintas fraksi seperti Mardani Ali Sera hingga Cindy Monica Salsabila, merespons positif desakan tersebut. Sebelum mendarat di gubernuran, tim telah meninjau langsung puing-puing kerusakan di Kota Padang untuk merasakan denyut persoalan di akar rumput.

“Kami hadir untuk memastikan prioritas pemulihan. Aspirasi mengenai dana TKD ini akan menjadi amunisi kami saat rapat kerja dengan kementerian terkait nanti,” ujar Aria Bima memastikan bahwa suara Sumbar akan bergema di Senayan.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemulihan Sumbar membutuhkan sinergi “jalur cepat” antara kebijakan pusat dan eksekusi daerah, demi mengembalikan kehidupan ribuan warga yang kehilangan segalanya dalam sekejap.