Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berkomitmen menjaga transparansi dalam penggunaan anggaran penanganan bencana hidrometeorologi. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat krusial agar setiap dana yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.
Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat melakukan pertemuan strategis dengan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumbar di Istana Gubernuran, Padang, Rabu (31/12/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi mengenai tata kelola keuangan negara di tengah situasi darurat bencana.
“Penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Koordinasi dengan BPK merupakan ikhtiar kita agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberi manfaat nyata tanpa menabrak aturan,” ujar Mahyeldi.
Kecepatan dan Ketepatan Sasaran
Mahyeldi menjelaskan bahwa tantangan utama dalam penanganan bencana adalah menyeimbangkan antara kecepatan respons lapangan dengan ketepatan administrasi. Melalui koordinasi ini, Pemprov Sumbar berupaya memastikan seluruh tahapan—mulai dari tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi—berjalan akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dukungan serta masukan dari BPK sangat dibutuhkan sebagai panduan bagi jajaran pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar program pemulihan pascabencana tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik (good governance), sehingga tidak muncul keraguan dalam mengambil langkah-langkah strategis di lapangan.
“Kami ingin bergerak cepat membantu masyarakat yang sedang kesulitan, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kami tidak ingin kecepatan respons justru mengabaikan transparansi,” tambahnya.
Aspek Teknis dan Pengawasan
Selain membahas komitmen umum, pertemuan tersebut juga mendalami aspek teknis pengelolaan anggaran. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi mekanisme pelaksanaan kegiatan di daerah terdampak serta penguatan fungsi pengawasan internal selama masa pemulihan bencana hidrometeorologi.
Gubernur berharap sinergi yang kuat antara Pemprov Sumbar dan BPK dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat sekaligus menjaga integritas birokrasi. Dalam pertemuan ini, Gubernur turut didampingi oleh Inspektur Daerah Provinsi Sumbar, Andri Yulika, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto.
Dengan pengawasan yang ketat dari BPK, Pemprov Sumbar optimis bahwa pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat pascabencana dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.