Labuha, Halmahera Selatan, Maluku Utara [DESA MERDEKA] – Hak-hak dasar masyarakat Desa Imbu-Imbu, Kecamatan Kasiruta Barat, kini dipertaruhkan. Gelombang unjuk rasa pecah di Labuha, Halmahera Selatan, Kamis (16/5/2025), saat Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri (LSM-KANe) Maluku Utara menuntut kejelasan atas dugaan korupsi dana desa imbu-imbu tahun anggaran 2024. Sorotan tajam tertuju pada tertundanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta gaji perangkat desa yang hingga kini belum menyentuh tangan mereka yang berhak.
Aksi massa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Selatan menjadi puncak akumulasi kekecewaan warga. Koordinator aksi, Risal Sangaji, secara lugas membeberkan indikasi praktik tata kelola pemerintahan desa yang rusak, mulai dari proyek fiktif hingga anggaran non-fisik yang sulit dipertanggungjawabkan. Tak hanya itu, Risal menyoroti adanya aroma nepotisme akibat keterlibatan keluarga dekat kepala desa dalam struktur pemerintahan, yang dinilai menjadi pintu masuk penyalahgunaan wewenang.
Merespons tekanan publik tersebut, Penjabat Kepala Dinas PMD Halsel, Jaki Abdul Wahab, menyatakan komitmennya untuk segera melayangkan surat pemanggilan klarifikasi kepada Kepala Desa Imbu-Imbu. Pihak DPMD berjanji melakukan evaluasi menyeluruh dan tidak akan segan menindak tegas sesuai regulasi jika terbukti ada pelanggaran. Senada dengan DPMD, pihak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan pun berkomitmen menjadwalkan audit khusus guna menelisik dugaan penyimpangan keuangan yang dilaporkan oleh LSM-KANe.
Namun, bagi masyarakat, langkah administratif saja tidaklah cukup. LSM-KANe Malut mendesak aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Negeri dan Polres Halmahera Selatan, untuk tidak sekadar menjadi penonton. Investigasi mendalam diperlukan guna mengusut tuntas indikasi tindak pidana korupsi yang diduga merugikan masyarakat luas.
Dana desa semestinya menjadi katalisator pembangunan dan kesejahteraan, bukan justru dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kasus di Imbu-Imbu kini menjadi ujian integritas bagi pemerintah daerah. Keberhasilan mengungkap kasus ini tidak hanya akan memberikan efek jera, tetapi juga menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar pelanggengan kekuasaan. Publik kini menanti hasil audit tersebut sebagai pembuktian bahwa keadilan bagi desa masih ada.
Disclaimer: Berita ini memuat informasi berdasarkan aksi unjuk rasa dan tuntutan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kebenaran dugaan penyelewengan Dana Desa masih dalam proses evaluasi dan audit oleh pihak berwenang. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Activity:
•Reporter •Advocate (Kandidat Notaris PPAT) •Konsultan Pendidikan Nawala Education (Overseas Study Advisor – Nawala Education) •Lecturer
Experience:
•Reporter & News Anchor TVRI •Medical Reps. Eisai Indonesia •HRD Metro Selular Nusantara
***
“Penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dengan kerja kerasnya itu.” – John Ruskin
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.