Pariaman [DESA MERDEKA] – Sebanyak 48 dari 55 kepala desa di Kota Pariaman, Sumatera Barat, tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah ini diambil untuk mencari titik terang terkait mekanisme pelelangan aset desa yang selama ini dinilai tidak efisien dan membebani keuangan desa. Para kepala desa ini ingin memastikan bahwa proses pelelangan dapat berjalan tanpa biaya yang jauh lebih besar daripada nilai aset itu sendiri.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman, Yalvi Endri, menjelaskan bahwa masalah ini muncul karena biaya lelang melalui lembaga pihak ketiga kerap melampaui harga aset yang dilelang. “Misalnya, harga aset yang akan dilelang hanya Rp2 juta sampai Rp5 juta, tetapi ternyata lelangnya harus melalui lembaga yang biayanya jauh lebih besar dari harga aset,” tutur Yalvi Endri saat dihubungi dari Pariaman, Rabu. Kondisi ini membuat pemerintah desa merasa “gamang” dan membutuhkan solusi konkret dari pemerintah pusat.
Belum adanya petunjuk teknis lelang yang jelas menjadi alasan utama koordinasi ini. Yalvi Endri berharap pertemuan dengan Kemendagri dapat menghasilkan kejelasan, sehingga pemerintah desa dapat memiliki kewenangan untuk melaksanakan lelang di tingkat kota tanpa harus melibatkan lembaga pelelangan yang mahal. Harapan ini mencerminkan semangat pembangunan desa yang lebih mandiri dan efisien.
Rombongan kepala desa ini telah berangkat sejak Senin (19/5) dan dijadwalkan kembali pada Jumat (23/5). Agenda mereka tidak hanya berkoordinasi dengan Kemendagri. Setelah dari ibu kota, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bandung untuk melakukan studi tiru terkait program ketahanan pangan.
Menurut Yalvi Endri, banyak pemerintahan desa di Pariaman masih ragu dalam merealisasikan instruksi ketahanan pangan desa dari pemerintah pusat. “Nah, di Kabupaten Bandung, rombongan kepala desa ini akan melihat bagaimana realisasi ketahanan pangan karena di sana sudah menerapkannya,” imbuh Endri. Studi banding ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis dan inspirasi bagi kepala desa dalam mengembangkan inisiatif ketahanan pangan di wilayah mereka masing-masing.
Yalvi Endri menekankan pentingnya kunjungan ini tidak hanya sebagai ajang menambah pengetahuan dan pemahaman. Ia berharap, ilmu yang didapat dari koordinasi di Kemendagri dan studi tiru di Kabupaten Bandung dapat benar-benar diaplikasikan di desa-desa Pariaman. Tujuannya jelas, yakni mewujudkan tata kelola aset yang lebih baik dan memperkuat kemandirian pangan demi kesejahteraan masyarakat desa.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.