Semarang [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menunjukkan komitmen kuat dalam memajukan pembangunan di tingkat desa dengan mengalokasikan bantuan keuangan desa sebesar Rp1,2 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana dengan nilai fantastis ini rencananya akan disalurkan kepada 8.593 titik desa yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dalam memastikan dana desa ini digunakan secara tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan. Sebagai langkah preventif, Pemprov Jateng menggandeng aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pengawasan secara ketat.
“Ini adalah upaya pencegahan dini, agar dana desa yang besar ini benar-benar digunakan untuk pembangunan dan tidak terjadi penyelewengan,” ujar Gubernur Luthfi usai menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan APIP dan APH di kantornya di Kota Semarang, baru-baru ini.
Lebih lanjut, mantan Kapolda Jateng ini mengungkapkan bahwa Pemprov juga membentuk pos aduan di masing-masing kabupaten. Langkah ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan keluhan dari masyarakat secara langsung, sekaligus mencegah adanya aduan-aduan liar yang berpotensi menyesatkan. Ia berharap sinergi antara APIP dan APH dapat berjalan maksimal dalam mengawal jalannya pemerintahan di tingkat desa.
Gubernur Luthfi menjelaskan bahwa alokasi bantuan keuangan desa sebesar Rp1,2 triliun tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian desa. Beberapa fokus utama pembangunan meliputi infrastruktur penopang swasembada pangan, baik irigasi tersier maupun sekunder, serta perbaikan dan pembangunan jalan desa yang menghubungkan sentra-sentra perekonomian.
“Saya mengimbau kepada seluruh kepala desa untuk tidak ragu dalam melakukan eksplorasi pembangunan di desa masing-masing, karena pemerintah provinsi telah hadir untuk mendampingi dan mengawasi,” tegas Luthfi.
Kendati demikian, Luthfi tetap memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk mengelola dana bantuan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia melarang keras segala bentuk penyelewengan dana desa, mengingat anggaran tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Dana ini harus di-manage (dikelola) dengan sebaik mungkin. Prinsipnya, desa adalah ujung tombak utama dalam pembangunan wilayah Jawa Tengah,” pungkas Gubernur Ahmad Luthfi.
Redaksi Desa Merdeka
[…] untuk menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan provinsi. Sebagai wujud dukungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mengalokasikan dana desa sebesar Rp1,2 triliun yang bertujuan untuk memacu pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di […]