Menu ✖

Mode Gelap
NCH Pangian: 425 Hektare Sawah Melawan Mimpi Pasar Eropa Gila! DJ Dunia Takluk oleh Organ Tunggal Desa Sulawesi Gaji Pas-pasan, Kenapa Gen Z Nekat Jadi Perangkat Desa? Cuma 0,012 Persen Neraca Ekspor, Mengapa Truk Ini Vital? Pasaman Barat Pangkas Rp10 Miliar Lewat Inovasi E-Voting

KABAR PUSAT · 20 Mar 2025 22:26 WIB ·

Pemkab Malaka Berhentikan Sementara Ratusan Tenaga Kontrak Daerah


					<em>Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, Ferdinan Un Muti, memberikan keterangan terkait verifikasi data tenaga kontrak daerah, Rabu (19/3/2025).</em> Perbesar

Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, Ferdinan Un Muti, memberikan keterangan terkait verifikasi data tenaga kontrak daerah, Rabu (19/3/2025).

Seleksi PPPK dan Regulasi ASN Baru Jadi Alasan Malaka Verifikasi Data Kontrak 2025

Malaka, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengambil langkah strategis dengan memberhentikan sementara 814 tenaga kontrak daerah. Keputusan ini diambil dalam rangka memverifikasi dan memvalidasi ulang data tenaga kontrak daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari regulasi terbaru terkait Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malaka, Ferdinan Un Muti, menjelaskan bahwa pemberhentian sementara ini bertujuan mencermati dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Secara khusus, keputusan ini merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menekankan penyelesaian penataan Non-ASN, serta Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 634 Tahun 2024.

“Pemberhentian sementara ini dengan maksud agar kami dapat melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga kontrak yang mengikuti seleksi PPPK tahap dua, yang saat ini masuk tahapan pengumuman administrasi,” ujar Sekda Ferdinan Un Muti di ruang kerjanya pada Rabu, 19 Maret 2025.

Validasi Data BKN dan Syarat Masa Kerja
Sekda Ferdinan Un Muti menekankan bahwa verifikasi ini sangat penting untuk memastikan seluruh peserta seleksi PPPK memenuhi persyaratan wajib yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepmen PAN-RB 634/2024 mensyaratkan peserta seleksi wajib terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan telah mengabdi sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif bekerja dari pimpinan instansi tempat mereka bertugas.

Dari total 814 tenaga kontrak daerah yang diberhentikan sementara, sebagian di antaranya telah lolos seleksi tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT) tahap satu dan seleksi administrasi tahap dua PPPK tahun 2024.

“Kami harus memastikan apakah dari 814 tenaga kontrak ini namanya sudah terdaftar di BKN dan sudah dua tahun bekerja atau tidak. Ini yang menjadi dasar Pak Bupati mengumumkan pembentukan tim verifikasi dan validasi data tenaga kontrak di Gereja Ebenezer,” jelasnya.

Anggaran Honor Tenaga Kontrak Tetap Dialokasikan
Meskipun terjadi pemberhentian sementara, Sekda Ferdinan Un Muti memastikan bahwa masalah anggaran honor tenaga kontrak daerah telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi ini telah disepakati dalam rapat Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) untuk meng cover honor yang akan didistribusikan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Badan Kepegawaian Daerah.

Ferdinan Un Muti juga menegaskan bahwa Pemkab Malaka memilih mekanisme belanja barang dan jasa untuk meng cover honor tenaga kontrak, dan menolak opsi outsourcing karena berpotensi membengkakkan anggaran daerah.

Ia berharap masyarakat Malaka, khususnya para tenaga kontrak daerah yang terdampak, untuk tetap bersabar dan mengikuti prosedur yang berjalan sambil menanti hasil kerja tim verifikasi dan validasi data yang sedang berproses. “Saya tidak bisa berkomentar banyak, kita ikut saja alurnya. Pasti baik untuk masyarakat Malaka,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 42 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Prabowo Klaim Hemat Rp400 Triliun, Ini Fakta Data APBN!

15 November 2026 - 16:16 WIB

Saat Kantor Desa Hilang dan APBN Harus Turun Tangan

29 Oktober 2026 - 09:02 WIB

Paradoks Desa Ekspor: Antara Klaim Miliaran dan Realitas 0,6%

27 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Membalik Arus: Strategi Prabowo Jadikan Desa Benteng Ekonomi Ekonomi Nasional

14 Agustus 2026 - 21:32 WIB

Di Balik Seremoni Jembatan Merah Putih Polri: Realitas atau Pencitraan?

14 Agustus 2026 - 17:05 WIB

Warung Pangan ID Food Diperluas, Pasar Tradisional Didorong Putus Rantai Pasok

11 Agustus 2026 - 05:32 WIB

Trending di EKONOMI BISNIS