Jakarta [DESA MERDEKA] – Bayangkan Anda adalah seorang kepala desa yang baru saja selamat dari terjangan banjir bandang. Pagi harinya, saat hendak berkantor untuk mendata bantuan warga, Anda tertegun di tepi sungai. Kantor desa Anda ”beserta meja, kursi, komputer, dan papan struktur organisasinya”sudah tidak ada. Hilang. Rata tersapu air.
Ini bukan komedi satir. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi sejumlah kepala desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah bencana hidrometeorologi parah melanda kawasan tersebut. Pelayanan publik pun lumpuh. Bagaimana mau melayani surat pengantar nikah atau urusan BLT jika kantornya saja sudah hanyut entah ke mana?
Kondisi darurat inilah yang memicu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertindak tegas. Pada akhir Oktober 2026, dalam rapat koordinasi Satgas PRR di Jakarta, ia mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera mengambil alih pembangunan fisik kantor-kantor desa yang rusak dan hilang tersebut. Langkah ini langsung memantik diskusi hangat: Apakah pusat sedang mencoba “mengiris” jatah kue anggaran bencana milik daerah? Atau ini memang sebuah kebutuhan yang berbasis data kuat?
Bukan Potong Anggaran, Tapi Bagi Tugas
Kekhawatiran tentang intervensi pusat yang merugikan daerah sebenarnya sangat logis. Namun, dalam sistem tata kelola keuangan negara, langkah ini justru dirancang untuk melindungi kantong daerah.
Anggaran daerah (APBD) melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) memiliki keterbatasan. Dana tersebut biasanya langsung habis terkuras untuk membiayai kebutuhan darurat harian pengungsi: tenda, dapur umum, obat-obatan, dan logistik dasar. Jika Pemda dipaksa membangun kembali gedung permanen seperti kantor desa dari sisa APBD mereka, maka dana untuk makan warga terdampak justru taruhannya.
Di sinilah Kementerian PU masuk sebagai “tukang bangunan resmi” negara dengan membawa modal langsung dari APBN Pusat. Saat memimpin rapat koordinasi di Kemendagri, Tito secara terbuka melayangkan permintaannya ke Kementerian PU.
“Ada beberapa desa yang rusak dan itu bahkan ada yang hilang, sama dari Kemendagri maupun Kementerian Desa minta agar pembangunan kantor-kantor desa itu dapat dilaksanakan juga oleh Kementerian PU, Pak,” desak Tito di depan forum rapat koordinasi.
Langkah pengalihan ini krusial agar daerah tidak kolaps secara finansial.
Sisi Gelap yang Tetap Diwaspadai
Meski anggaran daerah aman, kebijakan ini tetap memiliki celah yang harus dikritik. Sering kali, proyek fisik yang ditarik ke pusat akan dimenangkan oleh kontraktor raksasa atau BUMN Karya dari Jakarta.
Risikonya? Uang miliaran rupiah mengalir kembali ke ibu kota, bukannya berputar di warung-warung atau toko material lokal di daerah bencana. Selain itu, desain bangunan yang dirancang dari pusat terkadang melupakan kearifan lokal. Kantor nagari di Sumatera Barat, misalnya, tentu memiliki nilai budaya yang berbeda dengan kantor desa di pulau lain.
Untuk memitigasi hal ini, skema kemitraan menjadi harga mati. Kontraktor utama wajib melakukan sub-kontrak dengan penyedia material lokal. Pembersihan lahan pun didorong lewat jalur Padat Karya Tunai (PKT) agar warga yang kehilangan mata pencaharian bisa langsung menerima upah harian secara tunai.
Data di Balik “Ketukan Palu” Tito
Permintaan Mendagri Tito Karnavian jelas bukan sekadar kebijakan asalnya keluar. Langkah ini didukung oleh basis data sektoral yang sangat presisi dari lapangan:
Pendidikan Darurat: Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat masih ada 99 sekolah darurat yang terus digunakan anak-anak akibat gedung aslinya hancur (71 unit di Aceh, 23 di Sumatera Barat, dan 5 di Sumatera Utara).
Kesehatan Lumpuh: Laporan Kementerian Kesehatan mengonfirmasi ada 6 Puskesmas Pembantu (Pustu) di Sumatera Utara yang sama sekali belum bisa beroperasi karena bangunannya rata dengan tanah.
Kehancuran Administrasi: Hilangnya puluhan kantor desa membuat simpul pelayanan birokrasi paling bawah terputus total.
SOP Tiga Dekade: Riwayat Pusat Turun Tangan
Apakah pengistimewaan tiga provinsi di Sumatera ini akan membuat kepala daerah lain cemburu? Analisis geopolitik membuktikan sebaliknya. Ini bukan proyek istimewa, melainkan Standard Operating Procedure (SOP) nasional yang sudah berjalan selama 30 tahun terakhir di Indonesia saat menghadapi bencana berskala masif.
Linimasa mencatat pola baku ini berulang kali diterapkan:
Tsunami Aceh & Nias (2004-2005): Kementerian PU mengambil alih pembangunan total ribuan infrastruktur publik, termasuk ratusan kantor keuchik (kepala desa) yang hilang tersapu samudra.
Gempa Yogyakarta (2006): Balai desa dan kantor kelurahan di Bantul serta Klaten dibangun ulang oleh pusat menggunakan struktur beton tahan gempa.
Gempa & Likuefaksi Palu (2018): Seluruh fasilitas administrasi desa di wilayah Petobo yang tertelan bumi dibangun kembali dari nol oleh Kementerian PU di lokasi hunian tetap yang baru.
Erupsi Semeru (2021): Relokasi fasilitas umum dan kantor desa yang tertimbun abu vulkanik di Lumajang sepenuhnya diselesaikan lewat APBN pusat.
Kini, melalui alokasi anggaran penanganan pascabencana Sumatera yang mencapai belasan triliun rupiah, Kementerian PU kembali dipanggil ke garis depan untuk mengurus rekonstruksi puluhan kantor desa yang rusak berat dan hilang.
Bagi kepala daerah lain di luar Sumatera, kebijakan ini justru menjadi preseden hukum yang menguntungkan. Jika kelak wilayah mereka dihantam bencana dengan skala kerusakan yang sama ekstremnya, mereka memiliki dasar kuat untuk menuntut hak penanganan yang setara dari APBN pusat. Aturan mainnya adil: siapa yang lukanya paling parah, dia yang mendapat giliran “helikopter anggaran” terlebih dahulu.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.