Tanggul Naimana Malaka Diduga Bermasalah, Tokoh Masyarakat Protes

Pembangunan Tanggul Naimana dan Oanmane Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak

Malaka, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Proyek pembangunan tanggul di dua lokasi di Kabupaten Malaka, yakni Tanggul Naimana di Kecamatan Malaka Tengah dan Tanggul Oanmane di Kecamatan Malaka Barat, disorot tajam oleh tokoh masyarakat setempat. Tokoh masyarakat Aintasi, Ir. Pius Klau Muti, mengungkapkan kekhawatiran serius bahwa pekerjaan tanggul tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (speck) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kerja.

Melalui rilis kepada media pada Selasa (18/11/2025), Pius Klau Muti mendesak pihak ketiga pelaksana proyek untuk bekerja secara ketat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar hasil pekerjaan memiliki kualitas yang tinggi dan bermanfaat optimal bagi masyarakat. Kritikan ini muncul setelah dia menduga adanya penyimpangan dalam proses pengerjaan di lapangan.

Proses Pemadatan dan Distribusi Material Disorot
Pius Klau Muti menjelaskan bahwa permukaan tanggul saat ini terlihat bergelombang. Kondisi ini dicurigai akibat proses pemadatan dan distribusi material yang tidak memenuhi standar. Menurutnya, kegiatan penghamparan material diduga menggunakan ekskavator, padahal yang ditentukan dalam RAB adalah penggunaan buldozer.

“Pemadatan yang dilakukan terkesan asal jadi. Ketebalan 50 cm itu diduga tidak di-Vibro. Kondisi ini menyebabkan adanya rongga dan permukaan tanggul menjadi bergelombang,” jelas Pius Klau Muti.

Rongga dan permukaan yang tidak rata pada tanggul berpotensi mengurangi daya tahan struktur tanggul, sehingga rawan jebol dan tidak bisa berfungsi maksimal dalam melindungi masyarakat dari ancaman banjir.

Transparansi Informasi Dipertanyakan, PPK Belum Beri Tanggapan
Pius Klau Muti juga menyoroti minimnya transparansi informasi terkait proyek vital ini kepada publik. Ia sangat menyayangkan sikap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Delfis Mboeik, yang hingga berita ini diturunkan belum memberikan pernyataan resmi kepada publik, meskipun proses pekerjaan (PHO) telah dilakukan.

Ketika diminta tanggapannya terkait RAB, spesifikasi, dan proses pemadatan melalui pesan WhatsApp pada hari yang sama (18/11/2025), PPK Delfis Mboeik tidak memberikan respons.

“Seharusnya, informasi kepada publik harus disampaikan secara transparan. Publik saat ini menunggu keterbukaan informasi terkait pembangunan tanggul, yang berpotensi terjadi korupsi yang dapat menyebabkan kerugian uang negara,” tegas Pius Klau Muti, menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan dana negara.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka, Lorenz Saba, yang dikonfirmasi seminggu sebelumnya, tepatnya pada 9/11/2025, menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi PPK terkait teknis pekerjaan pembangunan tanggul tersebut.

“Kalau mau konfirmasi, langsung ke PPK-nya, jangan ke saya. Saya tidak punya wewenang. Saat ini saya lebih prioritas kerja saja, biarkan rakyat yang menilai siapa yang bekerja untuk rakyat,” tandas Lorenz Saba. Pernyataan Plt. Kadis PU ini secara tidak langsung mengalihkan tanggung jawab penjelasan teknis kepada PPK.

Dugaan pelanggaran spesifikasi dan kurangnya transparansi ini menuntut adanya audit dan pemeriksaan segera oleh pihak berwenang untuk menjamin kualitas tanggul demi keselamatan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Malaka.