Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menggelar pertemuan strategis membahas instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Menteri HAM, Natalius Pigai, di Istana Gubernur pada Jumat (17/10/2025). Pertemuan ini merupakan simbol kemitraan antara Kementerian HAM dan Pemprov Sumbar dalam upaya menghidupkan dan membudayakan nilai-nilai HAM di tengah masyarakat.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi dari Kementerian HAM, Kepala BIN Daerah Sumbar, Kepala Kanwil Kementerian HAM Sumbar, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov.
Gubernur Mahyeldi menyambut hangat kedatangan Menteri Pigai, sekaligus menegaskan sinergi dan kolaborasi dalam kerangka P5 HAM: Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.
Mahyeldi menjelaskan bahwa masyarakat Sumbar memiliki landasan budaya yang kuat dalam menjunjung tinggi HAM, yaitu falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Falsafah ini menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi kehidupan bersama, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar HAM yang menekankan martabat dan kesetaraan individu.
“Ini bukti nyata komitmen Pemprov Sumbar dalam memperkuat pelaksanaan nilai-nilai HAM di daerah,” ujarnya.
Komitmen tersebut terbukti dalam capaian Provinsi Sumbar sebagai salah satu daerah yang menerima penghargaan atas keberhasilannya membina Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM). Pemprov Sumbar juga secara rutin melaporkan pelaksanaan Aksi HAM setiap tahunnya, menghasilkan nilai capaian akhir yang cukup baik, yaitu 85,3 pada tahun 2024.
Mahyeldi menyoroti keberhasilan Sumbar menjaga kondusivitas, bahkan ketika terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia pada bulan Agustus lalu yang sempat diwarnai anarkisme. “Nyata sekali bahwa masyarakat peduli dengan HAM. Hak mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasinya, kami terima melalui musyawarah dan mufakat dengan duduk bersama,” terang Mahyeldi. Ia mengacu pada pepatah Minangkabau, “duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang”, yang menekankan pentingnya kebersamaan dalam menyelesaikan masalah.
Selanjutnya, dalam Aksi Bisnis dan HAM, Pemprov telah menindaklanjutinya dengan membentuk Tim Gugus Tugas dan berhasil meraih nilai capaian akhir 89,5 pada 2024. Mahyeldi berharap capaian ini dapat terus meningkat melalui kolaborasi yang lebih terarah dengan dunia usaha.
Menteri HAM, Natalius Pigai, menyampaikan kekaguman dan dukungannya terhadap filosofi yang digagas Gubernur Sumbar, bahkan menyatakan dukungan agar kebijakan “duduk basamo” (duduk bersama) dapat diterapkan secara nasional. Ia memuji Sumbar sebagai daerah yang paling aman dan damai, jarang terjadi kekacauan atau perpecahbelahan antar-ras, suku, dan agama.
Menteri Pigai juga memuji kekuatan budaya Minangkabau dan kecerdasan orang Minang yang turut merancang dasar negara. Ia mengingatkan tiga tugas pemerintah terkait HAM: merevitalisasi instrumen peraturan, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan warga negara. Pigai secara khusus meminta seluruh kepala daerah membangun peradaban HAM dan menekan sumber-sumber ketidakadilan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.