Green Villages: Kolaborasi Mendes Yandri dan DPD Perkuat Ekologi Desa

Jakarta [DESA MERDEKA] – Indonesia bersiap menyambut wajah baru pembangunan pedesaan melalui konsep Green Villages. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, memastikan pihaknya berkolaborasi penuh dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mewujudkan kompetisi desa berbasis ekologi tersebut sebagai langkah nyata menghadapi perubahan iklim.

Kepastian ini muncul usai pertemuan antara Mendes Yandri, Wamendes Ahmad Riza Patria, dan Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jumat (23/1/2026). Inisiatif Green Villages merupakan turunan dari konsep Green Democracy yang diusung DPD RI untuk menciptakan pembangunan desa yang lebih inklusif dan sadar lingkungan.

“Kolaborasi ini sangat menguntungkan desa-desa kita. Green Villages akan menjadi wadah besar bagi program-program kami seperti Desa Wisata, Desa Tematik, dan Desa Ekspor,” ujar Mendes Yandri.

Langkah Konkret dan Juknis Lapangan
Kemendes PDT berkomitmen untuk segera mengirimkan instruksi resmi kepada seluruh kepala desa di Indonesia. Agar ide ini tidak sekadar menjadi wacana, kementerian tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) yang mendetail agar standar desa ramah lingkungan dapat diaplikasikan secara seragam di lapangan.

Green Villages tidak hanya fokus pada estetika, tetapi pada penjagaan ekosistem dan ketahanan masyarakat desa terhadap dampak perubahan iklim global. Dengan dukungan DPD RI sebagai representasi daerah, program ini diharapkan memiliki daya dorong politik dan anggaran yang lebih kuat.

Solusi untuk Desa di Kawasan Hutan
Di luar isu lingkungan, Mendes Yandri juga membawa agenda mendesak terkait reformasi agraria. Ia menyoroti nasib ribuan desa yang hingga kini terperangkap di dalam kawasan hutan, bahkan beberapa di antaranya mencapai 100 persen wilayahnya berstatus kawasan hutan.

Status lahan yang tidak jelas ini kerap memicu konflik hukum dan menghambat pembangunan infrastruktur desa. Mendes meminta dukungan penuh dari DPD RI untuk mencari solusi konkret agar warga desa tidak lagi menghadapi ancaman kriminalisasi.

“Negara harus hadir agar warga desa bisa tenang dalam membangun. Kita perlu memastikan desa dalam kawasan hutan memiliki legalitas yang jelas untuk berkembang,” tegas mantan Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.

Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran ketua komite DPD RI dan para Direktur Jenderal di lingkungan Kemendes PDT, menandakan keseriusan kedua lembaga dalam melakukan akselerasi pembangunan desa yang berkelanjutan.