Ekonomi Syariah: Mesin Baru Pertumbuhan Nasional Pengganti Sistem Konvensional

Jakarta [DESA MERDEKA] – Indonesia sedang bersiap menggeser paradigma ekonominya. Dalam gelaran Sarasehan 99 Ekonom Syariah di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (24/2/2026), ditegaskan bahwa ekonomi syariah kini diposisikan sebagai pilar baru perekonomian nasional, bukan lagi sekadar alternatif. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan ketimpangan global dan krisis moral ekonomi modern.

Ketua Penasihat CSED INDEF, Ma’ruf Amin, menekankan bahwa ruh dari sistem ini adalah keadilan distribusi kekayaan, bukan sekadar pertumbuhan profit. “Dunia butuh ekonomi berkualitas agar tidak terjadi ketimpangan. Ekonomi syariah hadir untuk memastikan akses yang merata dan menjaga hak milik melalui prinsip maqashid syariah,” jelas Ma’ruf Amin dalam keynote speech-nya.

Menghidupkan Sektor Riil Lewat Koperasi Desa
Pengarusutamaan ekonomi syariah juga menyasar penguatan ekonomi akar rumput melalui koperasi. Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menyoroti peran strategis 83.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen produksi dan distribusi massal.

Ferry mencontohkan kesuksesan koperasi pesantren seperti Al-Ittifaq dan Sunan Drajat yang mampu mengelola aset triliunan rupiah. Model ini dianggap sebagai solusi konkret untuk melindungi masyarakat desa dari praktik keuangan ilegal. “Koperasi pesantren terbukti mampu menjadi pemicu perputaran ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tuturnya.

Transformasi Industri Halal dan Layanan Kompetitif
Di sisi regulator, Ketua Dewan Komisioner LPS, Prof. Anggito Abimanyu, mengingatkan bahwa infrastruktur ekonomi syariah harus dibangun secara kompetitif. Masyarakat mulai beralih ke perbankan syariah karena kualitas layanan, bukan hanya karena alasan religiusitas.

Sejalan dengan itu, Kementerian Perindustrian mulai memperluas ekosistem industri halal melampaui sektor makanan. Kawasan industri halal kini tengah diintegrasikan dengan regulasi dan fasilitas produksi yang mumpuni untuk menguasai pasar domestik sekaligus memperkuat ekspor.

Optimalisasi Dana Umat dan Ekonomi Haji
Sektor dana sosial (Zakat, Wakaf, Sedekah) dan dana haji juga menjadi fokus utama. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mendorong profesionalisme pengelolaan dana sosial agar menjadi sumber penguatan ekonomi umat.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, bersama BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) berkomitmen mengoptimalkan dana kelolaan haji sebesar Rp180 triliun. Targetnya jelas: memastikan nilai tambah ekonomi haji kembali ke masyarakat Indonesia melalui investasi produktif dan masuknya produk lokal ke rantai pasok global di Arab Saudi.

Acara yang diinisiasi oleh CSED INDEF bersama berbagai universitas ternama ini menjadi tonggak konsolidasi variabel syariah nasional untuk mencetak sejarah baru sebagai pusat ekonomi syariah dunia.