Drama Dana Desa Ogan Ilir: Pejabat Membantah, Warganet “Menyanyi”

Perbesar

Ogan Ilir, Sumatera Selatan [DESA MERDEKA] – Jagat digital Kabupaten Ogan Ilir tengah memanas. Sebuah unggahan di grup Facebook “Berita Viral Ogan Ilir” mendadak jadi sorotan setelah mempertanyakan integritas pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Isu dugaan pungutan liar (pungli) yang dilempar warganet ini pun memicu adu argumen terbuka antara otoritas daerah dan publik di kolom komentar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ogan Ilir, Aryadi, SP., M.Si., langsung mengambil langkah tegas dengan membantah keras tudingan tersebut. Ia memastikan bahwa alur distribusi dana desa di wilayahnya sudah “bersih” dan berjalan di atas rel regulasi yang ada.

“Itu tidak benar. Tidak ada pungli DD maupun ADD. Semua berjalan sesuai regulasi,” tegas Aryadi saat memberikan konfirmasi singkat guna meredam spekulasi.

Sentilan “Angka 86” yang Menjadi Bola Liar
Namun, alih-alih mereda, bantahan resmi tersebut justru menjadi bahan bakar baru bagi warganet. Sebuah akun berinisial Ra A****** melontarkan komentar sindiran yang langsung viral dan dibagikan berulang kali. Akun tersebut menyinggung istilah yang sering diasosiasikan dengan “kesepakatan di bawah tangan”.

“Kalau tidak benar, kenapa ada 86 dengan nilai 20 juta? Kepala Dinas PMD takut terhenti sebagai kepala dinas? Lucu-lucu-lucu,” tulis akun tersebut. Munculnya angka spesifik Rp20 juta ini membuat diskusi di ruang publik digital semakin liar dan penuh spekulasi.

Desakan Audit dan Transparansi Radikal
Fenomena ini menunjukkan bahwa di era keterbukaan informasi, bantahan satu arah tidak lagi cukup untuk meyakinkan publik. Sebagian besar warganet kini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) serta Inspektorat Daerah untuk tidak tinggal diam.

Publik menuntut adanya klarifikasi mendalam dan audit menyeluruh untuk membuktikan siapa yang berkata jujur. Hingga saat ini, belum ada penjelasan teknis mengenai maksud “angka 86” yang disinggung warganet tersebut. Masyarakat desa kini menanti transparansi nyata agar polemik ini tidak berakhir sebagai keresahan sosial yang berkepanjangan di akar rumput.