Menu

Mode Gelap
Pj Bupati Banyuasin Koordinasi Langkah Strategis Penguatan Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Desa Sulut Meninggal Dunia, BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Program Jaksa Garda Desa, Jadikan Gampong Sukaraja Contoh Pengelolaan Dana Desa Rp 7,5 Miliar Tambahan DD Untuk 65 Desa di Konawe Selatan Muhammadiyah Purbalingga :Kolaborasi Multipihak Wujudkan Zero Waste

RAGAM · 14 Mei 2024 18:50 WIB ·

Dipulangkan, Tim Karate Malut Urung Berlaga di Kejurnas Karate Antar PPLP PPLPD dan SKO 2024 di Manado


 Dipulangkan, Tim Karate Malut Urung Berlaga di Kejurnas Karate Antar PPLP PPLPD dan SKO 2024 di Manado Perbesar

DesaMerdeka.ID – Ternate: Memalukan, Kontingen Karate Maluku Utara tak diijinkan mengikuti Kejuaraan Nasional Karate antar PPLP, PPLPD dan SKO 2024, yang berlangsung 13-17 Mei 2024 di Manado, Sulawesi Utara.

Kepastian (tidak bisa bertanding) ini disampaikan Panitia Pelaksana Kejurnas kepada Kontingen Karate Maluku Utara saat Technical meeting.

Penelusuran awak media terkait masalah ini menemukan beberapa kejanggalan dalam pengiriman atlet ke Kejuaraan Nasional Karate di Manado ini. Pertama, keberangkatan tim Karate diketahui mewakili PPLPD Cabor Karate dengan mengantongi SK dari Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara. SK Tentang
Penetapan Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) Maluku Utara Tahun 2024 ditandatangani langsung oleh Kadispora Saifuddin Djuba. Faktanya, Cabor Karate hingga saat ini belum memiliki PPLPD di Maluku Utara.

Salah satu Petinggi Perguruan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Karate Maluku Utara menyebutkan bahwa tim Karate boleh jadi telah melakukan kebohongan yang membuat Dispora Maluku Utara mengeluarkan SK Penetapan Atlet.

Menurutnya aneh jika Dispora sampai mengeluarkan SK, karena faktanya cabor karate Maluku Utara tidak memiliki PPLPD. Lalu, PPLPD mana yang mereka wakili?

Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara kebobolan. Selain secara ilegal mengatasnamakan PPLPD, para atlet yang diikutkan (untuk) berlaga di iven ini juga tidak mengantongi rekomendasi dari induk perguruan.

Tidak diijinkannya tim Karate Malut bertanding sudah sesuai aturan karena memang cabor karate Malut belum memiliki PPLPD. Artinya bahwa Pengprov FORKI Malut telah melakukan rekayasa dan kebohongan terhadap Dispora Malut, juga terhadap orangtua atlet, lanjutnya.

PPLP awalnya merupakan Program Unggulan Kemenpora dalam pembinaan atlet pelajar di daerah. PPLP dibiayai oleh Kemenpora melalui dana APBN. Seiring dengan perjalanan waktu pembinaan atlet di PPLP menunjukan hasil yang signifikan. Sehingga daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan program PPLP di daerah-daerah dengan sumber dana dari APBD dengan istilah PPLPD.

Hingga saat ini di Maluku Utara baru 5 cabang olahraga yang memiliki PPLPD yakni pencak silat, atletik, sepakbola, dayung dan cabang olahraga tinju.

Artikel ini telah dibaca 1,565 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Pedagang Pasar Gamalama Kecewa Kebijakan Pemkot Ternate Beri ijin Pedagang Musiman Pasang Tenda-Tenda di Area Terminal

30 Maret 2024 - 21:32 WIB

KONGRES DESA BERSATU MENUJU INDONESIA MAJU

27 Maret 2024 - 23:24 WIB

Gus Halim: Prosedur Pengelolaan Dana Desa Perlu Aturan Lebih Baku

27 Maret 2024 - 15:22 WIB

Simetromas Mudahkan Layanan Tera Ulang, Alat UTTP di Kabupaten Banyumas

26 Maret 2024 - 21:59 WIB

Kongres Desa Bersatu

23 Maret 2024 - 07:33 WIB

Anggota kongres Indonesia bersatu seluruh Indonesia

Danau Warna Di TTU Obyek Wisata Desa.Nitizen Menyebutnya Menyerupai Danau Kelimutu Di Ende

10 Maret 2024 - 22:54 WIB

Trending di RAGAM