Menu

Mode Gelap
APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

RAGAM · 11 Jun 2026 22:09 WIB ·

Strategi Kalteng: Kepala Desa Garda Terdepan Kartu Huma Betang


					Strategi Kalteng: Kepala Desa Garda Terdepan Kartu Huma Betang Perbesar

Palangka Raya, Kalimantan Tengah [DESA MERDEKA] Provinsi Kalimantan Tengah yang luasnya mencapai 153.564 kilometer persegi, atau setara 1,5 kali Pulau Jawa, menghadapi tantangan logistik yang tak main-main dalam penyaluran bantuan sosial. Dari 1.571 desa yang tersebar di balik rimbunnya hutan dan sungai, masih ada 370 desa yang belum terjamah aliran listrik. Dalam kondisi geografis yang menantang ini, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, memutuskan untuk menaruh kepercayaan penuh pada garda terdepan: para kepala desa.

Melalui program unggulan Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), kepala desa kini didaulat menjadi ujung tombak validasi data. Dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) APDESI Kalteng di Aula Jayang Tingang, Rabu (10/6/2026), Gubernur menegaskan bahwa bantuan sosial tidak akan efektif jika pemerintah provinsi bekerja sendiri.

“Dengan bantuan kepala desa, pendataan dan penyaluran bisa jauh lebih cepat dan akurat,” ujar Gubernur di hadapan 652 kepala desa yang hadir.

Program KHBS sendiri merupakan paket komprehensif yang mencakup pangan, pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi, serta akses kesehatan. Namun, tantangannya adalah ketepatan sasaran. Verifikasi data di lapangan mengungkap realitas yang mengejutkan: dari target awal 300.000 penerima, hanya 120.000 yang benar-benar memenuhi kriteria. Artinya, 42 persen dari data awal ternyata sudah masuk kategori mampu. Di sinilah peran krusial kepala desa sebagai pihak yang paling memahami kondisi riil warganya, seperti lansia terlantar dan buruh harian di pelosok.

Peran aktif desa menjadi semakin vital tatkala efisiensi APBD 2026 harus dilakukan, di mana anggaran menurun drastis dari Rp10,2 triliun menjadi Rp5,4 triliun. Ketua DPD APDESI Kalteng, Seger Satria, menegaskan komitmen perangkat desa untuk mendukung program ini agar tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran. Bagi Kalimantan Tengah, sinergi antara Gubernur dan kepala desa adalah kunci. Dengan menjadikan desa sebagai pusat validasi data, KHBS bukan sekadar kartu bantuan, melainkan jaring pengaman sosial yang mampu menjangkau pelosok terdalam demi mewujudkan masyarakat Kalteng yang lebih sejahtera.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Skandal Desa Loleo: Tanda Tangan Orang Mati Menuju Penjara

11 Juni 2026 - 19:24 WIB

Rayakan HUT ke-23 Halmahera Selatan, Desa Balitata Gelar Doa Bersama

10 Juni 2026 - 23:59 WIB

Desa Atue, Menjadi Percontohan Desa Produktif Ramah Lingkungan

9 Juni 2026 - 21:09 WIB

Pilkades Pasir Mayang: Tiga Calon Berebut Kursi Desa

9 Juni 2026 - 12:24 WIB

Jejak Sunyi di Lembah Pusako

8 Juni 2026 - 20:57 WIB

Sumbar Perketat Distribusi BBM Subsidi demi Kesejahteraan Desa

8 Juni 2026 - 20:25 WIB

Trending di RAGAM