Bogor [DESA MERDEKA] – Sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Bogor, terutama di wilayah barat, mengungkapkan dilema mereka terkait dengan Program Ketahanan Pangan yang mengharuskan alokasi dana desa sebesar 20% setiap tahunnya. Program ini, yang merupakan kerja sama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan desa melalui alokasi dana desa.
Namun, implementasi program yang telah berjalan sejak tahun 2013 ini justru menimbulkan permasalahan di tingkat desa. Mardiman, Kepala Desa Girimulya, Kecamatan Cibungbulang, mengungkapkan bahwa program ini membuat desa “pusing tujuh keliling” karena kurangnya keseriusan warga dalam menekuni program tersebut.
“Dalam beberapa tahun terakhir, kami mencoba fokus pada beberapa program unggulan yang disepakati bersama warga, yaitu melaksanakan program ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan dan perikanan. Namun, hasilnya justru mengecewakan,” kata Mardiman pada Selasa (4/2/2025).
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain biaya pembelian pakan, biaya perawatan, biaya kesehatan ternak, dan sumber daya manusia yang terbatas. Hal ini menyebabkan warga yang dipercaya untuk melakukan pengembangan di lapangan menjadi kurang bertanggung jawab. Akibatnya, banyak hewan ternak yang mati, hilang dicuri, atau tidak terawat dengan baik.
Begitu pula dengan program ketahanan pangan pada penanaman tanaman buah seperti jeruk limau, hasilnya tidak sesuai harapan. “Oleh karena itu, pada tahun 2025 ini, kami Desa Girimulya akan mencoba fokus pada perkebunan palawija saja, seperti menanam jagung, ubi jalar, dan singkong,” tandasnya.
Senada dengan Mardiman, Edi Sukarya, Kepala Desa Cimanggu 2, menambahkan bahwa dari jumlah hewan ternak yang dibeli desa dari 20% dana desa untuk program ketahanan pangan, sebanyak 26 ekor kambing mati dan 24 ekor kambing hilang dicuri. “Jadi, bagaimana lagi? Kalau dibilang dilema, ya kami dilema. Akan tetapi, program ini kan harus tetap berjalan karena diusung langsung oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Darwin Warsono, Kepala Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, juga membenarkan bahwa program Ketahanan Pangan desa yang pemantapannya sudah berlangsung sejak tahun 2022 lalu itu membuat pusing pemerintah desa. “Untuk kelanjutannya, ya desa harus membangun SDM-nya terlebih dahulu. Misalnya, kita berikan pelatihan bagi warga yang ingin menjalani ternak ikan, perkebunan, persawahan, hingga ternak domba. Tujuannya agar tidak salah sasaran. Sebab, kalau salah penerapan lagi, ya kami pemerintah desanya yang jadi stres,” pungkasnya.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.