Menu

Mode Gelap
Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi

DESA · 18 Mei 2026 21:50 WIB ·

Desa Sayur Tanpa Sawah: Ironi Pangan Lereng Slamet


					Desa Sayur Tanpa Sawah: Ironi Pangan Lereng Slamet Perbesar

Purbalingga, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] Warga miskin di Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah, harus menerima kenyataan geografis yang unik sekaligus menantang: desa mereka sama sekali tidak memiliki hamparan sawah padi. Terletak di ketinggian ekstrem 1.100 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut (mdpl) di lereng Gunung Slamet, tanah seluas 7,29 kilometer persegi ini hanya ramah untuk budi daya sayur-sayuran. Konsekuensinya, desa tertinggi di Purbalingga ini mengalami defisit beras permanen dan warganya sepenuhnya bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.

Kondisi tanpa sawah ini memicu kerentanan ekonomi saat harga pasar bergejolak. Narsih, salah satu warga prasejahtera setempat, mengeluhkan harga beras di warung sekitar desa yang kerap meroket hingga Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Nominal tersebut terasa berat mengingat lanskap desa tidak memberikan kesempatan bagi buruh tani lokal untuk mengumpulkan sisa panen padi (ngasak) seperti yang lazim dilakukan di pedesaan dataran rendah.

Untuk menyambung hidup, sebagian besar masyarakat Kutabawa secara historis menjadikan jagung sebagai makanan pokok sehari-hari. Kepala Desa Kutabawa, Budiyono, mengonfirmasi bahwa kultur konsumsi nasi jagung masih bertahan hingga kini, meski mayoritas warga mulai mencampurnya dengan beras seiring masuknya pasokan rutin dari pemerintah.

Sejumlah pekerja tengah menyiapkan beras SPHP di Gudang Bulog Banyumas untuk dikirimkan ke berbagai tempat di antaranya adalah RPK dan KDMP.(MI/Lilik Darmawan)

Guna meredam potensi krisis pangan di wilayah defisit tersebut, Bulog Cabang Banyumas mengucurkan bantuan pangan berkala. Pada April lalu, sebanyak 1.308 warga Kutabawa yang masuk dalam kategori kemiskinan Desil 1 hingga 4 menerima alokasi bantuan untuk jatah dua bulan sekaligus. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membawa pulang 20 kg beras layak konsumsi serta 4 liter minyak goreng kemasan (Minyakita).

“Alhamdulillah, bantuan beras dan minyak ini sangat menolong. Saya tidak punya pekerjaan tetap dan harus mengurus anak yang difabel,” ungkap Gering, seorang janda setempat dengan nada lega. Budiyono menambahkan, kualitas bantuan pangan ini terus membaik secara signifikan jika dibandingkan dengan program raskin di masa lalu yang sering dikeluhkan mutunya.

Pemimpin Bulog Cabang Banyumas, Prawoko Setyo Aji, menjelaskan bahwa Kutabawa bukan satu-satunya titik buta (blind spot) padi di wilayah kerjanya. Selain lereng timur Gunung Slamet seperti Kutabawa dan Sumbang, seluruh wilayah Kecamatan Batur di Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara, juga tercatat nihil lahan persawahan. Bahkan, tantangan distribusi logistik juga menyasar wilayah perairan seperti Kecamatan Kampung Laut di Segara Anakan, Cilacap, yang membutuhkan moda perahu darurat untuk menembus hutan mangrove.

“Mau di puncak pegunungan atau menembus hutan bakau, pasokan pangan harus sampai ke tangan warga sesuai jadwal,” tegas Prawoko.

Sebagai strategi jangka panjang, Bulog mengandalkan empat kabupaten penopang di Banyumas Raya sebagai lumbung padi regional. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, penyerapan gabah berkelanjutan dari petani lokal telah menyentuh angka 42 ribu ton setara beras, dengan rata-rata pasokan masuk mencapai 1.000 ton Gabah Kering Panen (GKP) per hari. Stok melimpah ini dialirkan ke daerah defisit melalui instrumen Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dibanderol dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per kemasan 5 kg.

Aksesibilitas ini diperkuat oleh jaringan 2.948 unit Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di tingkat desa dan pasar tradisional se-Banyumas Raya. Langkah intervensi pasar langsung diambil seketika grafik harga sembako di wilayah defisit mulai merangkak naik akibat cuaca buruk atau ancaman kekeringan ekstrem.

Pengamat sosial ekonomi pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman, Budhi Darmawan, menilai skema pengendalian ini sangat vital untuk mengontrol laju inflasi daerah. Menurutnya, penetapan HET dan manajemen stok oleh Bulog berfungsi ganda sebagai jaring pengaman: melindungi margin pendapatan petani di tingkat produsen agar harga gabah tidak anjlok, sekaligus melindungi daya beli konsumen di pedesaan terpencil dari eksploitasi harga spekulatif.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Move On! Poktan Simpang Rumput Regenerasi Pengurus Baru

18 Mei 2026 - 20:39 WIB

Kantor Baru Cikampek Kota: Lepas dari Lahan KAI

18 Mei 2026 - 20:34 WIB

Cuan Berputar dari Kandang Komunal Desa Sumber Rejeki

18 Mei 2026 - 20:11 WIB

Mengguncang Lereng Merbabu: Domba 1.800 Mdpl Pemutus Urat Tengkulak

18 Mei 2026 - 18:18 WIB

Tiga Desa Tabalong Penjaga Pasokan Pangan Nasional

18 Mei 2026 - 16:17 WIB

Jaksa Agung Muda Turun Tangan Kawal Dapur Desa

18 Mei 2026 - 15:12 WIB

Trending di DESA