Semarang, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] – Era pembangunan desa yang hanya berfokus pada semen dan aspal diprediksi akan segera berakhir. Seiring rencana kenaikan Dana Desa hingga Rp5 miliar per desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, memberikan peringatan keras: Manajemen desa harus segera “naik kelas” karena tantangan ke depan tidak lagi sekadar membangun jembatan, melainkan mengelola isu yang lebih abstrak.
Gus Halim—sapaan akrabnya—menilai dengan suntikan dana jumbo tersebut, pembangunan infrastruktur fisik akan jauh lebih cepat selesai. Namun, masalah justru dimulai saat fisik bangunan telah rampung. Jika tidak diimbangi dengan manajemen pemeliharaan dan partisipasi publik, dana besar tersebut berisiko terbuang sia-sia.
“Konsekuensinya adalah manajemen dana desa harus jauh lebih bagus daripada saat ini,” tegas Gus Halim saat acara Training of Trainer (ToT) Penggiat Desa di Semarang.
Desa Mandiri dan Jebakan Isu Abstrak
Sudut pandang menarik muncul ketika Gus Halim menyoroti desa berstatus mandiri. Banyak pihak menganggap jika infrastruktur desa sudah maju, maka tugas pemerintah desa telah usai. Gus Halim justru berpendapat sebaliknya; semakin mandiri sebuah desa, isu yang dihadapi akan semakin kompleks dan tidak kasat mata.
Pembangunan manusia, pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, dan pelestarian lingkungan adalah beberapa contoh isu “abstrak” yang memerlukan manajerial tingkat tinggi, bukan sekadar keahlian teknis pertukangan.
Pendamping Desa: Dari Pengawas Jadi Konsolidator
Untuk menghadapi lonjakan anggaran ini, Kemendes PDTT menambah mandat baru bagi para pendamping desa. Mereka tidak lagi hanya bertugas mengawal administrasi laporan keuangan, tetapi wajib menjadi jembatan emosional antara kepala desa dan warga.
“Saya tambahi tugas pendamping desa untuk melakukan gerakan sosialisasi dan konsolidasi kepada warga. Targetnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat agar mereka merasa menjadi bagian dari proses pembangunan,” imbuhnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari Rp5 miliar tersebut tidak hanya membangun benda mati, tetapi menghidupkan ekosistem desa yang berdaya saing global menuju visi pembangunan berkelanjutan.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.