Menu

Mode Gelap
Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi

DESA · 24 Jan 2025 16:08 WIB ·

Dana Desa Lingga ‘Diributkan’, Transparansi Jadi Kunci?


					Dana Desa Lingga ‘Diributkan’, Transparansi Jadi Kunci? Perbesar

Lingga, Kepulauan Riau [DESA MERDEKA] –  Polemik terkait penggunaan Dana Desa di Desa Pasir Panjang, Kabupaten Lingga, kembali mencuat ke permukaan. Beberapa warga melaporkan dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana tersebut kepada media dan lembaga swadaya masyarakat.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kepulauan Riau, Fauzan, memberikan pernyataan resmi. Menurut Fauzan, permasalahan ini perlu segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut dan mengganggu kondusivitas desa.

“Saya meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasir Panjang segera memanggil Kepala Desa dan juga warga yang merasa kurang puas terhadap kinerja Kades. Jika perlu, hadirkan juga Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya untuk mengklarifikasi masalah ini,” tegas Fauzan.

Fauzan juga menyoroti pentingnya peran pers dalam mengawasi penggunaan dana desa. Namun, ia mengingatkan pentingnya bagi para jurnalis untuk tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

“Organisasi AKPERSI yang saya pimpin di Kepri ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah media, tetapi juga sebagai kontrol sosial. Salah satu fungsinya adalah mengawasi kinerja desa di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, saya juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Riau, khususnya di Kabupaten Lingga, jika ada oknum wartawan yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik seperti pemerasan, pengancaman, atau membuat kegaduhan, agar segera menghubungi kami,” imbau Fauzan.

Sementara itu, Kepala Desa Pasir Panjang, Firman, memberikan penjelasan terkait kronologi kejadian. Menurutnya, ia telah berupaya untuk membuka transparansi terkait penggunaan dana desa, namun upaya tersebut menemui kendala.

“Beberapa hari lalu, kami telah berencana untuk memaparkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan data belanja desa kepada warga. Namun, mereka menolak dengan alasan tidak ada waktu. Saya merasa keberatan jika data tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Firman.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 105 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Wajah Baru Parlemen Bantarjaya: Kompetisi Sehat Demi Kemajuan Desa

8 Mei 2026 - 18:05 WIB

Audit Dana Desa Sungai Ulu: Bukan Sekadar Urusan Kertas

8 Mei 2026 - 06:25 WIB

Satu Dekade Dana Desa: Lampung Selatan Jadi Etalase Nasional

8 Mei 2026 - 01:01 WIB

Polemik Perangkat Desa Kediri: PPDI Desak Penundaan dan Revisi Perda

7 Mei 2026 - 17:51 WIB

Audit Dana Desa Loleo: Pengejaran Keadilan Selama Empat Tahun

7 Mei 2026 - 15:43 WIB

Paspor Kartun Jensi: Anak Desa Teba Penakluk Dunia

7 Mei 2026 - 14:55 WIB

Trending di DESA