Berau, Kalimantan Timur [DESA MERDEKA] – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, melontarkan tantangan terbuka bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di “Bumi Batiwakkal”. Di tengah tantangan keterbatasan anggaran daerah, Bupati mengajak sektor swasta untuk berhenti menjadi penonton dan mulai aktif “turun tangan” memenuhi hak dasar warga kampung, terutama dalam akses konektivitas jalan.
Menurut Sri Juniarsih, infrastruktur tidak melulu soal bangunan megah. Fokus utama saat ini adalah fungsionalitas: bagaimana warga desa bisa keluar-masuk kampung tanpa hambatan demi urusan perut, sekolah, dan kesehatan.
“Tidak perlu bangunan mewah, yang penting jalan bisa dilewati masyarakat. Itu adalah hak dasar mereka,” tegas Sri Juniarsih saat menyoroti urgensi pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah pedalaman Berau.
Kolaborasi “Alat Berat” Sebagai Solusi Cepat
Sudut pandang menarik yang ditawarkan Bupati adalah optimalisasi aset perusahaan yang sudah ada di lapangan. Daripada menunggu birokrasi anggaran pemerintah yang memakan waktu, perusahaan didorong menggunakan alat berat mereka untuk perbaikan akses jalan kampung secara instan.
Langkah ini dianggap sebagai solusi taktis untuk mengatasi persoalan layanan kesehatan dan pendidikan yang sering terhambat akibat jalan rusak. “Manusia harus terus bergerak. Dengan bergerak bersama, keterbatasan anggaran bisa kita lewati,” tambahnya.
Membangun Tanpa Sekat
Pesan ini menjadi sinyal kuat bagi dunia usaha bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) harus berdampak langsung pada urat nadi ekonomi warga. Perusahaan diharapkan berjalan seiring dengan pemerintah daerah agar pembangunan di wilayah terpencil tetap berdenyut meski di tengah keterbatasan fiskal.
Bupati berharap, melalui sinergi ini, tidak ada lagi kampung yang merasa terisolasi. Kolaborasi bukan lagi sekadar opsi, melainkan kunci utama untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Berau berkelanjutan dan merata hingga ke ujung kampung.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.