Menu

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

PEMDA · 15 Sep 2023 16:38 WIB ·

Bonto-Bontoa Jadi Pionir Desa Inklusi, Kaum Marginal Kini Bersuara


					Bonto-Bontoa Jadi Pionir Desa Inklusi, Kaum Marginal Kini Bersuara Perbesar

Bantaeng, Sulawesi Selatan [DESA MERDEKA] Desa Bonto-Bontoa di Kecamatan Tompobulu kini resmi menjadi “laboratorium sosial” di Kabupaten Bantaeng. Melalui lokakarya yang digelar Jumat (15/9), desa ini bersiap melaksanakan Sekolah Lapang Desa Inklusi di bawah naungan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Fokus utamanya? Menarik kaum rentan—mulai dari penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga (janda), hingga warga dengan gangguan mental—ke dalam pusat perencanaan pembangunan. Program ini bukan sekadar seremoni. Bonto-Bontoa terpilih sebagai sampel dari empat desa terpilih di Bantaeng untuk membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas desa hanya bisa tercapai jika kelompok yang selama ini “terpinggirkan” ikut menentukan arah kebijakan desa.

Mendobrak Eksklusivitas Melalui Sekolah Lapang

Koordinator P3PD, Dedy Muis, menegaskan bahwa Desa Inklusi adalah ruang tanpa sekat. Sejak Januari 2023, pihaknya telah melakukan observasi mendalam mulai dari survei hingga wawancara warga. Sekolah Lapang yang akan berlangsung hingga November 2023 ini menjadi puncak edukasi bagi warga marginal untuk berani berbicara. “Kelompok yang selama ini mengalami eksklusi kita dorong ke dalam proses pembangunan. Intinya adalah persamaan hak tanpa memandang status sosial,” jelas Dedy.

Tantangan di Tengah Arus Pilkades

Sudut pandang menarik muncul dalam diskusi lokakarya yang dihadiri 25 peserta ini. Pelaksanaan Sekolah Lapang beririsan langsung dengan suhu politik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dijadwalkan pada 30 Oktober mendatang. Mengingat sensitivitas massa, koordinasi diperketat dengan melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai pengawal independen. Guna menghindari gesekan dan kecurigaan warga, para kader desa inklusi juga mengusulkan penggunaan atribut identitas resmi seperti ID card dan seragam khusus saat turun ke lapangan melakukan sosialisasi di tiga dusun.

Sinergi untuk Desa Cerdas

Kepala Desa Bonto-Bontoa, M. Ridwan, menyambut optimis penunjukan desanya. Ia berharap kolaborasi antara Pendamping Lokal Desa (P3MD) dan tim P3PD mampu menciptakan ekosistem desa yang lebih sehat. “Kami ingin Bonto-Bontoa menjadi lebih baik dengan memastikan janda, disabilitas, dan kaum marginal terpenuhi hak-haknya dalam pembangunan,” kata Ridwan. Sinergi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas secara data, tetapi juga memiliki kepercayaan diri untuk mengadvokasi kebutuhan mereka sendiri di hadapan publik.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 291 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Alarm Kematian Mental Anak Membayangi Sumbar Emas 2045

29 Juli 2026 - 15:01 WIB

Jembatan Bailey Rp4,9 Miliar: Sambungan Hidup yang Sempat Putus

29 Juli 2026 - 10:03 WIB

ASN Pulang Kampung: Berkah atau Bencana Pelayanan Desa?

29 Juli 2026 - 09:52 WIB

Aturan Baru Pilkades Purworejo Antisipasi Fenomena Kotak Kosong

27 Juli 2026 - 16:05 WIB

Warga Sumbar Diajak Aktif Jaga Ketertiban Lingkungan

25 Juli 2026 - 19:19 WIB

Ombudsman Evaluasi Pelayanan Publik Sumbar, OPD Diwajibkan Berinovasi

24 Juli 2026 - 22:20 WIB

Trending di PEMDA