Bencana Ancam Harga, Sumbar Gelar Gerakan Pangan Murah

Dampak Bencana dan Jalan Lembah Anai Putus, Pemprov Sumbar Gelar Gerakan Pangan Murah

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengambil langkah cepat dan strategis dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk mengendalikan lonjakan harga pasca-bencana hidrometeorologi dan terputusnya akses utama Jalan Lembah Anai. Kegiatan ini akan dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No.19, Kota Padang, selama dua hari, Selasa hingga Rabu, 2–3 Desember 2025.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menjelaskan bahwa urgensi penyelenggaraan GPM kali ini sangat tinggi. Bencana alam yang melanda beberapa wilayah Sumbar, ditambah dengan terputusnya jalur distribusi vital Jalan Lembah Anai yang menghubungkan Padang, telah mengganggu kelancaran pasokan barang dan memicu kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok.

“Bencana hidrometeorologi serta putusnya Jalan Lembah Anai telah berdampak pada distribusi pangan. Akibatnya, harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan. Untuk itu, GPM ini kita hadirkan sebagai langkah cepat pemerintah dalam melindungi masyarakat dari lonjakan harga,” tegas Gubernur Mahyeldi di Padang, Senin (1/12/2025).

Ia menegaskan, GPM merupakan wujud kehadiran negara untuk memastikan stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok, sehingga masyarakat tidak menanggung beban ganda akibat bencana dan kenaikan biaya hidup.

Komoditas Utama Dijual di Bawah Harga Pasar
Dalam kegiatan yang terbuka untuk umum ini, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran. GPM menawarkan berbagai komoditas penting untuk menekan pengeluaran rumah tangga.

Berikut adalah rincian harga komoditas yang ditawarkan dalam GPM:

Kegiatan ini akan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Sinergi Lintas Instansi Jaga Stabilitas Harga
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadipayana, menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM merupakan program kolaboratif yang melibatkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan. Instansi yang terlibat meliputi Badan Pangan Nasional, Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Bank Indonesia (BI), Bulog, dan ID Food.

“Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan BUMN pangan sangat penting agar distribusi tetap terjaga dan masyarakat bisa mendapatkan harga yang wajar. Dengan langkah ini, diharapkan inflasi daerah tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata,” ujar Iqbal.

Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumbar dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan berat akibat gangguan infrastruktur dan bencana alam, sekaligus memastikan pasokan pangan tetap tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau.

Wawan Hermawan