MALAKA,Desamerdeka.id — Pelaksanaan workshop atau pelatihan kader Posyandu di sejumlah desa di Kabupaten Malaka dipertanyakan. Pasalnya, salah narasumber dari Dinas PMD kabupaten Malaka dalam kegiatan tersebut disebut hanya menyampaikan materi sekitar 10 menit, sementara setiap narasumber disebut mendapat honor sebesar Rp500 ribu yang dibebankan melalui anggaran dana desa.
Beberapa kepala desa di Kabupaten Malaka mengukapkan banwa dalam pelaksanaan pelatihan kader Posyandu, narasumber terkadang hanya datang, menyampaikan materi dalam waktu singkat, kemudian meninggalkan lokasi.
“Setiap narasumber kita alokasikan anggaran Rp500-700 ribu per narasumber. Biasanya datang, omong barang 10 menit langsung pulang. Kadang datang ambil saja uang narasumber lalu pulang. Mau bagaimana lagi, orang besar jadi kami ikuti saja. Intinya kegiatan jalan,” ujar beberapa kepala desa tersebut.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan besaran honor narasumber, tetapi juga menyangkut substansi dan manfaat pelatihan kader Posyandu bagi para kader di desa.
Ia mengatakan, materi yang disampaikan dalam waktu sekitar 10 menit tersebut terkadang dinilai tidak tepat sasaran dan tidak membahas secara khusus teknis kerja kader Posyandu.
“Kadang penjelasan 10 menit tersebut tidak tepat sasaran atau di luar dari konteks pelatihan kader,” katanya.
Salah satu narasumber yakni PLT Kadis PMD kabupaten Malaka, setiap kegiatan pelatihan kader justru membicarakan persoalan honor atau insentif kader Posyandu, termasuk adanya janji peningkatan honor kader, sementara menurut para kades kondisi keuangan desa menjadi persoalan tersendiri di tengah efisiensi yang di lakukan oleh pemerintah pusat yang dampaknya juga ke dana desa.
“Dia tidak bicara tentang teknis kerja kader Posyandu, tapi justru tanya honor kader dan janji untuk tingkatkan honor. Sementara Dana Desa sudah habis dipotong, kita mau ambil dari mana untuk naikkan insentif kader? Ini yang kadang buat kami pusing,” jelasnya.
Para kades mengukapkan bahwa, pemerintah desa pada prinsipnya mendukung kegiatan peningkatan kapasitas kader Posyandu. Namun, menurutnya, pelatihan kader Posyandu yang menggunakan anggaran desa harus memberikan manfaat yang jelas dan sesuai dengan tujuan pelatihan.
Menurut informasi yang di peroleh, desa harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp,300 ribu hingga ribu 600 ribu untuk setiap narasumber yang hadir memberikan pelatihan kepada kader Posyandu yang pembiayaan kegiatannya bersumber dari dana desa yang mana setiap desa bervariatif alokasi dana desanya, mulai dari 6 sampai 10 juta rupiah.
Apabila pola tersebut diterapkan pada banyak desa, maka besaran anggaran yang dikeluarkan perlu diketahui secara transparan, termasuk dasar penganggaran, mekanisme penunjukan narasumber, materi pelatihan kader Posyandu, serta durasi penyampaian materi.
Dengan jumlah desa yang mencapai 127 desa, penggunaan Dana Desa untuk kegiatan tersebut menjadi perhatian, terutama terkait kesesuaian antara anggaran yang dikeluarkan dengan hasil atau manfaat yang diterima para kader.
Begitu pula dengan substansi pelatihan kader Posyandu. Jika kegiatan tersebut menggunakan anggaran desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas kader, maka perlu diketahui materi apa saja yang diberikan dan apakah terdapat standar waktu penyampaian materi bagi setiap narasumber atau tidak.
Sementara itu, ketika di konfirmasi via telepo dan chat WAnya, PLT kadis PMD Malaka tidak merespon dan belum memberikan klarifikasi.
Desa Membangun Negeri
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.