Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Suasana di dalam ruang rapat Desa Oetulu, Kecamatan Musi, seketika senyap lalu memanas. Dua kubu peserta musyawarah desa saling melempar argumen, mempertahankan tafsir aturan penggunaan Dana Desa dengan nada tinggi.
Satu pihak bersikeras bahwa wewenang Dana Desa hanya untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pihak lain menunjuk realita di luar jendela: ancaman maut yang mengintai siswa SMP Negeri Satap Oetulu.
Desa Oetulu bukanlah desa biasa. Ia adalah beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, yang berbagi napas dan garis batas langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste.
Di teras negeri ini, sebuah tebing longsor pelan-pelan merayap menembus tembok belakang sekolah. Tanah dan batu sudah menempel di dinding tiga ruang kelas. Saat hujan turun, air mulai menggenangi lantai, memaksa guru dan murid belajar dalam kecemasan konstan akan runtuhnya atap.
Menolak Menunggu Kucing Bertanduk
Kekesalan warga memuncak dalam musyawarah tersebut. Janji-janji manis dari para anggota dewan yang datang saat reses menguap begitu saja tanpa realisasi.
“Dewan itu hanya manis dan sebatas janji, tapi pelaksanaan nol kaboak (kosong)!” ujar salah satu peserta rapat dengan nada kesal, menolak namanya dipublikasikan. “Mau tunggu kucing ada tanduk baru dibangun? Atau mau tunggu ada korban jiwa dan viral dulu baru ditangani?” selorohnya tajam.
Dilema regulasi menjadi tembok tebal. Secara aturan, perbaikan fasilitas Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah adalah wewenang dinas teknis kabupaten atau pemerintah daerah, bukan Dana Desa. Namun, cuaca buruk tidak mau kompromi dengan birokrasi.
Ultimatum dari Batas Negara
Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua BPD Oetulu dan didampingi tim Pendamping Desa, Fance Pelokila serta Ester Keke Naiboas, akhirnya melahirkan sebuah keputusan berani. Dinamika yang melelahkan itu berujung pada mufakat yang mengedepankan keselamatan publik di atas kaku-kaku aturan.
Pemerintah Desa Oetulu sepakat mengirim surat ultimatum terakhir kepada Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dari daerah, Pemerintah Desa akan mengambil alih penanganan longsor menggunakan anggaran Dana Desa.
“Pembangunan sejati tidak selalu dimulai dari apa yang paling besar, tetapi dari apa yang paling mendesak dan dibutuhkan masyarakat,” menjadi prinsip kuat yang dipegang teguh para peserta rapat.
Legitimentasi Moral Demi Anak Bangsa
Keputusan ini melampaui sekat aturan formal karena memiliki legitimasi sosial dan kekuatan moral yang kuat. Warga Oetulu yang masih memegang erat nilai gotong royong menolak membiarkan anak-anak mereka bertaruh nyawa demi meraih ilmu di beranda negara.
Di batas wilayah tempat NKRI menegakkan kedaulatannya, Dana Desa bertransformasi menjadi ikhtiar luhur. Bukan sekadar mengejar megahnya infrastruktur fisik, melainkan menyalakan pelita harapan dan melindungi nyawa generasi penerus yang menjaga gerbang masa depan bangsa.
Penggiat dan pencinta desa,tinggal dan bekerja di Desa Oetulu, Pulau Timor NTT
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.