Serang, Banten [DESA MERDEKA] – Warga pelosok Kabupaten Serang kini punya talian nyawa baru di jalan raya. Alih-alih membakar uang negara untuk bayar listrik rumah dinas mewah atau pajak STNK mobil mulus sang kepala daerah, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah memilih mengembalikan seluruh hak fasilitasnya ke tengah masyarakat. Seluruh anggaran operasional jabatan tersebut resmi dipotong dan disuntikkan langsung menjadi bantuan ambulans desa Kabupaten Serang serta program rumah tidak layak huni (rutilahu).
Langkah out of the box ini dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Serang, Fariz Ruhiyatullah. Sejak resmi dilantik, sang bupati memilih mengosongkan rumah dinas dan mengandangkan kendaraan dinasnya.
“Beliau tidak menggunakan fasilitas rumah dinas jabatan beserta seluruh komponen pembiayaannya, mulai dari pemeliharaan, peralatan, hingga beban biaya harian seperti listrik, air, dan telepon,” ujar Fariz.
Kebijakan hemat ekstrem ini juga menyasar kendaraan dinas. Pajak STNK hingga biaya servis rutin mobil bupati dicoret dari daftar pengeluaran daerah. Dampaknya, Pemerintah Kabupaten Serang mendadak punya ruang fiskal segar yang bisa langsung menyentuh problem mendasar di level desa.
Daripada menjadi simbol kemewahan yang mengasingkan pemimpin dari rakyatnya, ruang anggaran yang longgar ini dipakai untuk menambal dua urusan wajib: isi perut bumi pedesaan lewat hunian yang manusiawi dan kecepatan evakuasi medis saat warga sakit. Pengalihan APBD ini menjadi bukti nyata bahwa efisiensi anggaran di tingkat atas bisa menjadi bahan bakar utama bagi percepatan pembangunan desa.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.