Bukittinggi, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Bayangkan jika setiap butir aspal jalan desa atau setiap tiang listrik di pelosok Sumatera Barat lahir dari proses yang tidak hanya cepat, tapi juga penuh integritas. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi, membawa kabar penuh harapan bagi masyarakat desa. Ia menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan lagi sekadar tumpukan kertas administratif, melainkan instrumen suci untuk mengubah nasib rakyat.
Dalam Rapat Koordinasi UKPBJ se-Sumbar di Bukittinggi (22/04/2026), Arry mendorong transformasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP) yang proaktif. Tujuannya satu: memastikan setiap rupiah APBD mendarat sebagai manfaat nyata di tangan warga.
Mengejar “Value for Money” untuk Pelosok Daerah
Arry mengingatkan bahwa arah kebijakan kini menuntut belanja pemerintah yang efisien dan adaptif. Keberhasilan pengadaan tidak lagi diukur dari seberapa cepat lelang selesai, melainkan seberapa besar nilai tambah yang dirasakan oleh petani, pedagang kecil, dan warga di nagari-nagari.
“UKPBJ harus hadir sebagai pengarah dan pengawal kualitas belanja daerah,” tegas Arry. Prinsip ini sangat krusial bagi pembangunan desa, di mana ketepatan spesifikasi barang dan kualitas jasa menjadi penentu jangka panjang kemajuan infrastruktur perdesaan.
Empat Langkah Mengawal Kualitas Pembangunan
Untuk mewujudkan sistem yang berpihak pada rakyat, Sekda menggarisbawahi empat langkah strategis:
- Keterlibatan Total: UKPBJ berperan sejak tahap perencanaan hingga kontrak berakhir.
- Kematangan Lembaga: Memastikan institusi pengadaan memiliki standar profesional tinggi.
- Cinta Produk Lokal: Mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri agar ekonomi desa berputar.
- Profesionalisme SDM: Mempertajam integritas aparatur pengadaan.
Sumbar Menuju Standar Kualitas Merata
Provinsi Sumbar sendiri telah mencapai level proaktif penuh sejak 2024. Kini, kabupaten dan kota didorong untuk menyusul agar kualitas pembangunan di tingkat daerah tidak timpang. Integritas tata kelola ini pun diapresiasi dengan penyerahan penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2026 kepada Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Pasaman.
Kepala Biro PBJ Setda Prov Sumbar, Cerry, menambahkan bahwa pergeseran ini membuat sistem menjadi lebih proaktif, tidak sekadar menunggu tender. Dengan pengadaan yang profesional dan transparan, pembangunan di Sumatera Barat diharapkan benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi yang menyentuh hingga ke pintu-pintu rumah masyarakat desa.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.