Digitalisasi Desa: Bukan Sekadar Gaya, Tapi Syarat Mandiri!

Sidoarjo, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Desa tidak lagi boleh dipandang sebagai wilayah yang tertinggal. Di era informasi yang bergerak secepat kilat, digitalisasi kini menjadi harga mati bagi pemerintah desa untuk bertahan dan memberikan pelayanan prima. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, dalam peluncuran Desa Digital dan Akses Jaringan Blankspot di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini menekankan bahwa adaptasi digital bukan sekadar tentang aplikasi, melainkan tentang kedaulatan data. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah integrasi banyaknya aplikasi yang ada. Namun, solusi fundamentalnya tetap satu: pembangunan harus berbasis pada data mikro di level desa.

Data Mikro: Kunci Pembangunan Tepat Sasaran
Sudut pandang Gus Halim cukup lugas; desa yang memiliki data mikro akan jauh lebih mudah memetakan masalah riil masyarakatnya. Dengan data yang detail dan spesifik, perencanaan pembangunan tidak lagi berdasarkan “kira-kira”, melainkan sesuai dengan problematika nyata di lapangan.

“Regulasi pemanfaatan Dana Desa sudah kami ubah agar lebih fleksibel berbasis data mikro. Jika basis datanya kuat, pembangunan akan sangat presisi,” tegas mantan Ketua DPRD Jawa Timur tersebut.

Kesiapan data ini menjadi krusial mengingat pada tahun 2024, anggaran Dana Desa diproyeksikan meningkat hingga Rp2 miliar per desa. Kenaikan anggaran yang signifikan ini menuntut strategi digital yang matang agar realisasinya tepat sasaran dan memberikan dampak pembangunan yang signifikan.

Lonjakan Desa Mandiri di Sidoarjo
Sidoarjo menjadi contoh nyata kesuksesan pembangunan desa yang terukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Gus Halim memuji kenaikan drastis jumlah desa mandiri di Sidoarjo, yang melonjak dari 70 desa pada tahun 2022 menjadi 160 desa pada tahun 2023. Penambahan 90 desa mandiri dalam satu tahun adalah bukti bahwa tata kelola yang baik membuahkan hasil.

Digitalisasi di Sidoarjo dianggap tidak bisa ditunda lagi karena posisinya yang berdampingan dengan Surabaya sebagai kota metropolitan. Dengan sistem informasi desa yang spesifik—mulai dari data kemiskinan, kualitas pendidikan, hingga lingkungan—Bupati Sidoarjo akan lebih mudah memantau perkembangan masyarakat secara real-time melalui peta digital.

Langkah ini diharapkan mampu menghapus blankspot dan memastikan setiap desa memiliki akses informasi yang setara, sehingga kedaulatan pangan dan ekonomi bisa tercapai dari level paling bawah.