Siasat Aspal Drum Khofifah Tambal 100 Kilometer Jalan Jatim

Perbesar

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat menyalurkan drum aspal untuk Kabupaten Nganjuk

Surabaya, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Jawa Timur punya cara unik untuk melawan lubang jalan di pelosok desa. Bukan dengan proyek raksasa yang birokratis, melainkan melalui suntikan ribuan drum aspal langsung ke titik-titik krusial. Sejak tahun 2024 hingga 2026, program kolaborasi ini diprediksi mampu menyulap jalan rusak seluas 485.000 meter persegi atau setara dengan 100 kilometer jalan mulus baru di tingkat kabupaten dan desa.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa skema ini adalah bentuk “keroyokan” infrastruktur. Pemprov Jatim menyediakan aspal kualitas tinggi, sementara pemerintah kabupaten hingga desa menyiapkan tenaga lapangan serta material agregatnya. Strategi ini terbukti lebih lincah dan cepat dalam merespons keluhan warga soal jalan berlubang.

Lonjakan Bantuan: Dari 1.500 ke 7.000 Drum
Komitmen ini tidak main-main. Jika pada tahun 2024 bantuan baru menyasar empat kabupaten dengan 1.500 drum, angka tersebut melonjak tajam pada tahun berikutnya. Di tahun 2025, sebanyak 5.300 drum aspal didistribusikan ke 20 kabupaten. Memasuki Maret 2026, rencana bantuan telah dipatok di angka 7.000 drum, dengan 2.500 di antaranya sudah mulai mengalir ke daerah prioritas.

“Perbaikan jalan adalah kebutuhan dasar. Dengan dukungan aspal dari Pemprov, penambalan lubang bisa dilakukan lebih cepat tanpa menunggu birokrasi anggaran yang panjang,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (16/3/2026).

Efek Domino Bagi Ekonomi Desa
Bagi Khofifah, aspal bukan sekadar material konstruksi, melainkan urat nadi ekonomi. Jalan yang mulus setara dengan efisiensi distribusi barang dan kelancaran mobilitas masyarakat. Asumsi perbaikan 100 kilometer jalan ini diharapkan mampu menekan biaya logistik di tingkat desa dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

“Kolaborasi adalah kunci. Ketika jalan baik, aktivitas ekonomi berjalan lancar, dan kesejahteraan daerah otomatis akan meningkat,” tambah mantan Mensos RI tersebut. Melalui pembagian tanggung jawab ini, Pemprov Jatim ingin memastikan infrastruktur tidak hanya menjadi monopoli kota besar, tapi juga merata hingga ke ujung desa.