Kuta Raja Godok Proyek Prioritas 2027 Lewat Suara Rakyat

Perbesar

Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam[DESA MERDEKA] – Aspirasi warga Kecamatan Kuta Raja untuk tahun 2027 resmi dikunci. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar Selasa (3/3/2026), enam gampong di wilayah tersebut menyepakati daftar usulan prioritas yang berfokus pada infrastruktur dasar dan penguatan sumber daya lokal.

Berbeda dengan rapat birokrasi biasa, Musrenbang kali ini menonjolkan skema “2+1”. Setiap gampong mengajukan tiga usulan utama: dua poin murni dari Musrenbang Gampong dan satu poin khusus dari Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak (Musrena). Kehadiran poin Musrena ini memastikan pembangunan di Kuta Raja tidak hanya soal beton, tapi juga ramah bagi kelompok rentan.

Menyaring Usulan, Bukan Sekadar Daftar Keinginan
Camat Kuta Raja, Wahyudi, menegaskan bahwa pertemuan di aula kecamatan ini adalah filter krusial untuk memastikan usulan warga selaras dengan tema besar pembangunan daerah. “Tujuannya adalah menyaring usulan gampong agar sesuai dengan tema peningkatan layanan dasar dan optimalisasi sumber daya,” jelasnya.

Proses filtrasi ini didampingi langsung oleh tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pendampingan teknis ini penting agar setiap aspirasi yang disampaikan bukan sekadar daftar keinginan, melainkan rencana kerja yang masuk akal secara anggaran dan teknis untuk dieksekusi pada 2027 mendatang.

Fokus pada Layanan Dasar dan Kemitraan
Tema “Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Optimalisasi Sumber Daya” menjadi kompas utama dalam diskusi yang dihadiri unsur Muspika, para Keuchik, dan Tuha Peut Gampong (TPG). Harapannya, proyek-proyek yang lolos nantinya mampu memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekonomi bawah.

Warga yang hadir pun menaruh harapan besar. Mereka menginginkan proses birokrasi ini benar-benar menjadi pintu masuk terealisasinya fasilitas publik yang selama ini didambakan. Kini, bola panas pembangunan ada di tangan Bappeda untuk mengolah usulan tersebut menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang konkret.