Kuningan, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Menjelang Pilkades serentak di Kabupaten Kuningan pada 6 Agustus 2023, kursi kekuasaan di 94 desa sedang diperebutkan oleh 257 calon kepala desa. Namun, ada satu peringatan keras dari lapangan: menjadi kepala desa bukan sekadar memenangkan suara warga, melainkan kesiapan mental dan hukum dalam mengelola anggaran desa yang bernilai miliaran rupiah.
Kepala Desa Kertayasa, Arief Amarudin, atau yang akrab disapa Kang Kuwu Arif, mengingatkan bahwa modal popularitas saja tidak cukup. Para calon pemimpin ini dinilai wajib mengikuti bimbingan teknis (bimtek) mengenai tata kelola pemerintahan desa sebelum mereka resmi berlaga dan menjabat.
“Pengetahuan dan pemahaman aturan menjadi modal utama bagi calon kepala desa. Penggunaan anggaran tidak boleh sembarangan, apalagi menjadi ajang janji kampanye,” tegas Kang Kuwu Arif di Kuningan, Senin (10/7/2023).
Mengapa Pemahaman Regulasi Jadi Harga Mati?
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seorang kepala desa memegang tanggung jawab hukum yang besar. Pembangunan komunal tidak bisa digerakkan lewat intuisi pribadi, melainkan harus terakselerasi secara administratif melalui tiga instrumen formal:
-
RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
-
RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
-
APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
Pemahaman terhadap tiga dokumen ini menjadi filter utama agar asas rekognisi dan subsidiaritas—atau hak otonomi warga desa—dapat berjalan sesuai koridor hukum. Tanpa bekal etika dan keterampilan birokrasi, masa jabatan kepala desa terpilih justru rentan terjerat masalah hukum akibat salah urus administrasi keuangan.
Kontestasi politik lokal di 94 desa ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Kuningan untuk tidak sekadar memilih figur yang populer. Warga membutuhkan pemimpin yang siap belajar, memahami regulasi ekonomi mikro, dan mampu merealisasikan transparansi anggaran demi kesejahteraan riil di tingkat akar rumput.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.