Menu ✖

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

KORUPSI · 1 Des 2025 11:54 WIB ·

Kasus Dana Desa Tabahidayah: Kejari Labuha Diduga Belum Serius


					Kasus Dana Desa Tabahidayah: Kejari Labuha Diduga Belum Serius Perbesar

Kejari Labuha Didesak Serius Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Tabahidayah Ratusan Juta Rupiah

Labuha, Halmahera Selatan [DESA MERDEKA] — Komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuha, Halmahera Selatan (Halsel), sebagai aparat penegak hukum (APH) tengah diuji dalam penanganan kasus dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Tabahidayah, Kecamatan Gane Timur Tengah. Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri Maluku Utara (LSM-KANe Malut) secara terbuka mendesak Kejaksaan untuk menunjukkan keseriusan dan ketegasan penuh dalam menuntaskan perkara yang merugikan masyarakat desa tersebut.
Desakan ini muncul setelah adanya temuan dan laporan dari masyarakat Desa Tabahidayah yang mencurigai adanya indikasi penyalahgunaan Dana Desa.

Berdasarkan keterangan warga setempat, Dana Desa yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan, diduga telah dijadikan “ladang kekayaan” pribadi oleh oknum Kepala Desa Tabahidayah, Rifaldi Hi. Talib Sangaji.

Sekretaris LSM-KANe Malut, Asbar Sandiah, menyatakan bahwa hasil investigasi internal LSM-KANe Malut telah mengantongi data awal yang mengarah pada dugaan penyimpangan dana dengan nilai yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Nilai kerugian negara, dan khususnya kerugian masyarakat, yang signifikan ini menuntut respons hukum yang cepat dan tanpa kompromi dari Kejari Labuha.

Asbar Sandiah menegaskan, pihaknya mendesak Kejaksaan Negeri Labuha agar tidak menunda penuntasan kasus ini. Proses hukum harus segera dijalankan sesuai dengan mandat perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Undang-undang tersebut mencakup:
* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001).
* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

LSM-KANe Malut secara eksplisit menyatakan bahwa kasus Dana Desa Tabahidayah adalah tolok ukur untuk menguji komitmen APH di Halmahera Selatan, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian, dalam memberantas korupsi di tingkat desa.

Ketidakmampuan atau kelambanan pihak penegak hukum dalam menyelesaikan kasus penyimpangan dana desa ini akan memunculkan dugaan serius dari LSM-KANe Malut bahwa APH setempat “ikut bungkam” atau bahkan terlibat dalam upaya menutup-nutupi kasus tersebut.

Kejaksaan Negeri Labuha dituntut untuk memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dan LSM-KANe Malut berharap penuh agar Kejaksaan menunjukkan profesionalisme dengan menindak tegas oknum Kepala Desa yang diduga melakukan penyimpangan, sekaligus memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang di desa-desa lain di Halmahera Selatan. Penegakan hukum yang serius akan menjadi bukti nyata komitmen Kejari Labuha terhadap cita-cita pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN.

DISCLAIMER:
Naskah berita ini dibuat berdasarkan hasil investigasi dan desakan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Kalesang Anak Negeri Maluku Utara (LSM-KANe Malut) serta laporan masyarakat. Hingga berita ini diterbitkan, dugaan penyimpangan Dana Desa Tabahidayah masih dalam tahap penyelidikan dan merupakan tuduhan. Prinsip Praduga Tak Bersalah tetap dijunjung tinggi, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak Kejaksaan Negeri Labuha dan oknum yang disebut berhak memberikan hak jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 225 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Sengkarut Demokrasi Peri-Urban: Jebakan Modal di Gerbang Kota

27 Oktober 2026 - 20:42 WIB

Mengapa Petahana Dua Periode Kotaraja Terjebak Judi Online?

7 Oktober 2026 - 12:40 WIB

Sengkarut Semen BSPS: Toko Cinta Damai Malaka Bungkam

22 Agustus 2026 - 11:16 WIB

Menjaga Marwah dari Bawah: Banyubiru Bungkam Stigma Korupsi Desa

7 Agustus 2026 - 07:21 WIB

Mesin Speedboat Fiktif dan Tameng Politik di Desa Loleo

25 Mei 2026 - 12:47 WIB

Siasat Mangkir Kades Loleo: Dana Desa Menguap?

21 Mei 2026 - 09:54 WIB

Trending di KORUPSI