Ribuan Jiwa Terdampak, Sumbar Tangani Cepat Bencana Hidrometeorologi

Kerugian Capai Rp4,88 Miliar, Pemprov Sumbar Gerak Cepat Tangani Dampak Banjir dan Longsor

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan bergerak cepat dalam penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Bencana banjir, angin kencang, dan tanah longsor dilaporkan menyebabkan kerugian infrastruktur yang signifikan dan menimpa ribuan jiwa.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi, memastikan seluruh perangkat daerah terkait telah dikerahkan sejak awal kejadian untuk memprioritaskan keselamatan warga dan mempercepat proses penanganan darurat.

“Prioritas utama kita adalah keselamatan warga. Sesuai arahan Bapak Gubernur, semua perangkat daerah terkait—mulai dari BPBD, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Dinas Sumber Daya Air (SDA) hingga jajaran teknis lainnya—sudah berada di lapangan untuk membantu proses penanganan di daerah terdampak,” tegas Sekdaprov Arry Yuswandi di Padang, Selasa (25/11/2025).

Padang Pariaman Paling Terdampak, Kerugian Ditaksir Rp4,88 M
Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Erasukma Munaf, melaporkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman menjadi daerah dengan dampak paling luas akibat bencana hidrometeorologi ini.

Berdasarkan data terakhir per Selasa (25/11, pukul 03.00 WIB), tercatat total 3.076 unit rumah terendam, berdampak pada 9.228 jiwa (3.076 Kepala Keluarga) di kabupaten tersebut. Selain itu, sektor pertanian juga terpukul dengan kerusakan 138 hektare sawah dan 26 hektare perkebunan warga.

Kerusakan infrastruktur di Padang Pariaman juga signifikan, meliputi:

Dua unit jembatan dan dua unit saluran irigasi rusak.
Dua titik ruas jalan amblas.
Satu unit bangunan sekolah dasar (SD) rusak.
Dua unit rumah warga rusak akibat diterpa angin kencang.

“Perkiraan awal kerugian di Padang Pariaman mencapai Rp4,88 miliar. Bupati Padang Pariaman juga telah menetapkan status tanggap darurat sejak 23 November, berlaku selama 14 hari ke depan,” jelas Erasukma.

Penanganan Cepat dan Pemulihan Infrastruktur
Bencana serupa juga dilaporkan terjadi di daerah lain, termasuk Kota Padang (banjir, pohon tumbang, tanah amblas), Kota Solok, dan Kabupaten Agam (banjir dan longsor yang berdampak pada pemukiman dan akses jalan). Laporan dari kabupaten/kota dihimpun setiap jam oleh BPBD Provinsi untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan berikutnya.

Saat ini, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD bersama TNI/Polri, Basarnas, relawan, dan pemerintah nagari terus melakukan penyisiran ke daerah terdampak, terutama untuk evakuasi kelompok rentan. Tim gabungan juga telah mendirikan dapur umum di sejumlah titik, termasuk kawasan Ulakan Tapakis.

“Pendataan kerusakan terus berjalan. Beberapa titik jalan yang terputus juga sudah ditangani dengan pengerahan alat berat,” tambah Erasukma.

Sekdaprov dan BPBD Sumbar berkomitmen bahwa proses pemulihan infrastruktur akan segera dilakukan sesuai arahan Gubernur, setelah kondisi cuaca dinyatakan aman dan memungkinkan.