Jakarta [DESA MERDEKA] – Di tengah semangat membangun desa mandiri, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sering kali digadang-gadang sebagai pilar utama ekonomi lokal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perjalanan menuju kemandirian tersebut tidaklah mudah. Program Ngobrol Desa episode 90, tokoh-tokoh seperti Suryokoco, Panudi Sukoharjo, Tatang, Mauliddin, dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beberapa desa di Indonesia, menyingkap sederet tantangan yang menguji ketangguhan BUMDes, terutama dalam sektor krusial: manajemen keamanan pangan.
Modal Minimum dan Kapasitas Manajemen
Salah satu batu sandungan terbesar adalah aturan modal minimal 20% yang memberatkan BUMDes. Panudi menegaskan, hambatan finansial ini diperparah oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Banyak pengurus BUMDes yang masih kesulitan mengelola arus keuangan, menyusun laporan, hingga merancang inisiatif ketahanan pangan yang inovatif. Diskusi ini menyentuh pentingnya peningkatan kapasitas digital bagi pemerintah desa dan perlunya pelatihan mendalam, yang sebelumnya sempat digagas oleh Kementerian Kesehatan.
Suryokoco menambahkan, keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada inovasi dan pendekatan kreatif. Ia mencontohkan, daripada memaksakan pembelian lahan mahal untuk kolam ikan air tawar, BUMDes bisa menjajaki opsi sewa atau bahkan mengadopsi teknologi seperti sistem bioflok yang lebih efisien dan berkelanjutan. Strategi semacam ini tidak hanya mengatasi kendala anggaran, tetapi juga mempercepat realisasi proyek yang berdampak langsung pada masyarakat.
Kolaborasi dan Koordinasi Menjadi Kunci
Mauliddin menekankan, peran pendamping desa (TPP dan PLD) sangat vital dalam membimbing desa melalui proses perencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan proyek pembangunan. Sayangnya, masih ada kesenjangan komunikasi dan koordinasi antara pendamping dan perangkat desa, yang menghambat kemajuan. BPD juga mengeluhkan sulitnya berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat provinsi dan desa lain, menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih transparan dan efektif.
Diskusi ini memperjelas bahwa keberhasilan BUMDes tidak bisa berjalan sendiri. Kemitraan strategis dengan berbagai pihak, mulai dari kelompok perikanan hingga inisiatif pengelolaan limbah, adalah kunci. Namun, kemitraan ini hanya bisa terjalin jika ada kepercayaan dan koordinasi yang baik antar-pemangku kepentingan. Panudi menutup perbincangan dengan harapan agar semua pihak, dari TPP hingga kepala desa, bisa berkolaborasi dan terus belajar, sebagaimana yang akan dilakukan dalam ekspedisi keliling Jawa.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.