Jakarta [DESA MERDEKA] – Lupakan intuisi atau sekadar tebak-tebakan dalam membangun daerah. Amandemen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kini memaksa seluruh aparatur pemerintahan desa di Indonesia untuk berbalik arah, mengubah haluan perencanaan mereka secara radikal demi menyusun ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Kuncinya ada pada satu instrumen kuat: data SDGs Desa.
Selama ini, proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) kerap terjebak dalam formalitas seremonial yang minim akurasi. Akibatnya, sinkronisasi dengan prioritas nasional dan regional sering kali putus di tengah jalan. Melalui ruang cakap SDGs Desa Episode 360, para pembuat kebijakan mulai membuka mata bahwa potret riil warga hanya bisa dibaca jika instrumen digital dioptimalkan.
Data bukan sekadar deretan angka di atas kertas, melainkan navigasi utama agar anggaran desa tidak habis untuk proyek yang salah sasaran.
Ada tiga dampak konkret yang langsung terasa ketika desa beralih menggunakan basis data yang akurat. Pertama, pemetaan skala prioritas kebutuhan mendesak masyarakat menjadi jauh lebih tajam. Kedua, perkembangan program dapat dipantau secara langsung (real-time). Ketiga, transparansi anggaran otomatis meningkat, yang dengan sendirinya mempersempit ruang bagi akuntabilitas yang semu.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa membumikan sistem ini tidak semudah membalik telapak tangan. Pemerintah desa saat ini masih membentur tembok tebal terkait buruknya kualitas data mentah, rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal untuk membaca statistik, serta minimnya infrastruktur teknologi pendukung.
Untuk memecah kebuntuan tersebut, kolaborasi lintas sektor kini mulai digenjot melalui pemanfaatan platform digital dan aplikasi seluler yang dirancang ramah pengguna bagi perangkat desa.
Agar langkah taktis ini tidak berhenti menjadi wacana, ada empat rekomendasi utama yang harus segera dieksekusi:
- Menyuntikkan investasi serius pada penguatan infrastruktur teknologi informasi di pelosok.
- Menggelar pelatihan intensif pengolahan data bagi kader lokal.
- Membuka ruang kolaborasi aktif antara pemerintah, mitra pembangunan, dan warga.
- Menciptakan ekosistem yang ramah terhadap adopsi inovasi digital terkini.
Mengubah cara kerja birokrasi desa memang menantang, namun membiarkan pembangunan berjalan tanpa kompas data yang jelas adalah kekeliruan yang jauh lebih mahal harganya.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.