Padang Pariaman, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Di tengah teriknya matahari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, ratusan karyawan PT Bumi Sarimas Indonesia (PT BSI) menggelar aksi damai, bukan dengan amarah, melainkan dengan air mata dan harapan yang menggantung. Mereka berkumpul pada Kamis (7/8/2025) untuk menyampaikan satu jeritan hati yang sama: pembayaran gaji yang telah tertunda selama empat bulan. Namun, yang membuat aksi ini berbeda adalah kehadiran dua sosok penting yang turun langsung ke lapangan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Immanuel Ebenezer, dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy, datang bukan untuk berpidato, melainkan untuk mendengarkan. Kehadiran mereka seolah menjadi simbol bahwa negara tidak menutup mata terhadap penderitaan buruh. Di hadapan sekitar 750 karyawan, Vasko Ruseimy tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ia mengaku terketuk hatinya mendengar cerita para pekerja yang bukan hanya kehilangan gaji, tetapi juga kehilangan tumpuan hidup.
“Ada yang diceraikan istrinya, ditinggalkan anak-anak, tidak bisa makan, rumah disegel, motor disita,” ujar Vasko, menggambarkan betapa rumitnya masalah yang dihadapi para pekerja. Lebih dari sekadar kehilangan uang, para pekerja ini juga kehilangan “kehidupan” yang layak. Pemandangan para buruh membawa spanduk dan foto keluarga sebagai simbol beban yang mereka pikul menjadi pemandangan yang mengharu biru.
Menanggapi situasi ini, baik Wamenaker maupun Wagub Sumbar menegaskan sikap yang sama: mengedepankan solusi, bukan sanksi. Vasko Ruseimy secara langsung meminta manajemen PT BSI untuk tidak meninggalkan lokasi sebelum ada keputusan konkret mengenai pembayaran sebagian hak karyawan. Ia menegaskan, Pemprov Sumbar siap membantu perusahaan mencari solusi agar tetap bisa beroperasi, namun dengan satu syarat mutlak: hak-hak pekerja harus dipenuhi.
Senada dengan Vasko, Wamenaker Immanuel Ebenezer menyatakan bahwa langkah hukum bukanlah prioritas utama saat ini. Ia memilih pendekatan solutif dengan optimisme, meyakini bahwa perusahaan masih bisa diselamatkan. Menurutnya, intervensi pemerintah ini adalah bentuk kehadiran negara untuk merespons krisis ketenagakerjaan dan menjamin iklim investasi yang sehat di Sumatera Barat.
Aksi damai yang penuh emosi ini memberikan pesan kuat bahwa persoalan ketenagakerjaan, terutama di sektor industri, memerlukan tata kelola yang lebih humanis dan responsif. Kehadiran pejabat tinggi negara di tengah-tengah buruh bukan hanya sekadar dukungan moral, melainkan juga sinyal reformasi bahwa negara harus menjadi penggerak solusi, bukan hanya penengah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.