Pekalongan [DESA MERDEKA] – Situasi tegang menyelimuti Desa Sijambe, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jumat (23/5/2025). Seorang perangkat desa harus dievakuasi paksa oleh aparat kepolisian dari kantor desa setelah menjadi sasaran amukan warga yang geram. Insiden ini terjadi setelah tuntutan warga agar sekretaris desa mengundurkan diri tak dipenuhi.
Sekretaris Desa Sijambe, yang identitasnya enggan disebutkan, menjadi biang kerok kemarahan massa. Ia diduga kuat menggelapkan dana desa senilai lebih dari Rp200 juta. Dana ini seharusnya digunakan untuk berbagai proyek penting, termasuk perbaikan jalan dan drainase yang hingga kini tak kunjung rampung. Kecurigaan warga terhadap praktik korupsi ini semakin menguat seiring berjalannya waktu.
Warga Emosi, Evakuasi Penuh Drama
Aksi evakuasi berlangsung dramatis. Ratusan warga yang emosi, tak hanya kaum pria, namun juga para ibu-ibu, berusaha menghadang dan menggedor kaca mobil polisi yang membawa sang sekretaris desa. Mereka meluapkan kekesalan atas mandeknya pembangunan dan dugaan penyelewengan dana yang merugikan masyarakat. Meski sebagian dana disebut telah dikembalikan, sang sekretaris desa menolak mundur karena merasa belum ada putusan resmi yang memintanya untuk mengundurkan diri atau dipecat.
Kemarahan warga ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, beredar informasi bahwa kejadian serupa pernah memicu insiden pembakaran dan perusakan Kantor Desa Sijambe lantaran tuntutan warga tak dipenuhi. Mengantisipasi terulangnya peristiwa pahit tersebut, pihak kepolisian langsung mengerahkan personel di lokasi untuk mengamankan situasi.
Kepala Desa Serba Salah, Nonaktifkan Sekdes Tuai Amarah
Kepala Desa Sijambe, Wahidin, mengakui dilema yang dihadapinya. Ia mengaku kesulitan mengambil tindakan tegas lantaran khawatir menabrak aturan. Keputusan untuk menonaktifkan sekretaris desa selama enam bulan justru disambut amarah warga. “Kalau nyalahi aturan saya tidak berani, tapi ternyata saya tanyakan ke Mas Didik dan lain-lain itu menabrak aturan Pak. Akhirnya kita berani, tapi kalau termasuk tidak nabrak ya saya bikinkan SK langsung pak,” ujar Wahidin di Pekalongan.
Insiden ini menjadi cerminan bahwa transparansi pengelolaan dana desa dan akuntabilitas para perangkat desa adalah hal krusial. Jika tidak, gejolak sosial seperti yang terjadi di Sijambe bisa kembali terulang, mengganggu stabilitas dan pembangunan di tingkat desa.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.