Manokwari, Papua Barat [DESA MERDEKA] – Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Papua Barat kini diharapkan memiliki “warna” baru. Bukan lagi sekadar fokus pada pembangunan fisik semata, namun juga memiliki sensitivitas terhadap isu krusial: ketahanan iklim dan potensi bencana. Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) di Manokwari, Kamis (15/5/2025).
Diskusi hangat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan kementerian, BPKP, BP3OKP, akademisi Universitas Papua, hingga para kepala dinas dan perwakilan pemerintah daerah se-Papua Barat ini, menyoroti perlunya perubahan paradigma dalam penyusunan APBDes. Intinya, sebelum dana desa dikucurkan, setiap desa diwajibkan memiliki rencana kerja yang secara eksplisit memasukkan aspek perubahan iklim dan risiko bencana.
Dr. Ir. Rulky Novie Wurarah, M.Si., akademisi dari Universitas Papua yang menjadi salah satu narasumber, menekankan bahwa integrasi isu ketahanan iklim ke dalam dokumen perencanaan desa adalah sebuah keniscayaan. “Ketika isu iklim dan bencana telah termuat dalam rencana kerja desa, maka akan lebih mudah mengalokasikan anggaran dalam APBDes secara tepat,” ujarnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa karakteristik unik setiap desa perlu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan ini.
Lebih jauh, Wurarah mengusulkan perlunya alat ukur yang jelas untuk mengevaluasi efektivitas program ketahanan iklim di tingkat desa. Baginya, alokasi dana desa harus benar-benar berbasis pada target yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat kampung. Ia bahkan memberikan saran konkret kepada para bupati untuk menerbitkan perangkat tata kelola yang dapat memandu desa dalam menyusun perencanaan berbasis ketahanan iklim. Kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga dinilai penting untuk memperkuat kapasitas aparatur desa.
Yohanes Ada Lebang, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manokwari, dengan antusias mendorong pemanfaatan dana desa untuk mengatasi isu lingkungan di tingkat kampung. “Apa yang mau disiapkan dengan anggaran dana desa yang cukup besar hari ini? Sudah saatnya masyarakat kampung bisa melihat persoalan lingkungan yang berdampak langsung terhadap iklim,” tegasnya. Ia menyayangkan jika selama ini dana desa lebih banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur, padahal perlindungan lingkungan juga merupakan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang.
Ide pemanfaatan energi baru terbarukan dari limbah kayu yang mendapat sambutan positif dari BP3OKP menjadi angin segar. Yohanes berharap adanya dukungan teknis dan pelatihan SDM agar ide-ide inovatif semacam ini dapat diimplementasikan di kampung-kampung.
Sementara itu, Fiktor Towansiba dari BP3OKP menyoroti pentingnya akuntabilitas dan ketepatan sasaran dalam penggunaan dana desa, terutama dalam konteks ketahanan iklim. Ia mengingatkan bahwa alokasi dana desa yang mencapai Rp71 triliun harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Baginya, dana desa sebaiknya diprioritaskan untuk mendukung perlindungan hak lingkungan dan masyarakat desa, bukan sekadar untuk program seremonial. Fiktor juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas aparat desa dalam memahami isu perubahan iklim sebelum program-program teknis diimplementasikan.
Dengan fokus baru pada ketahanan iklim, diharapkan dana desa di Papua Barat tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kesadaran dan aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan tanah Papua. Akankah APBDes berbasis iklim ini menjadi terobosan untuk kampung yang lebih berdaya dan lestari? Waktu yang akan menjawab.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.