Garut, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Ketegangan menyelimuti Desa Cihaurkuning, Kecamatan Malangbong, setelah puluhan warga mendatangi Kantor Kepala Desa pada Kamis, 19 Juni 2025. Aksi ini menyusul pelaporan resmi oleh Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Jawa Barat atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Di hadapan warga, Kepala Desa Cihaurkuning, Iwan Lukmansyah, akhirnya angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat permohonan audiensi dari warga pada 17 Juni 2025, yang isinya meminta klarifikasi mengenai realisasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) 2021–2025 dan pemberitaan yang beredar di media sosial.
“Kami menerima surat audiensi dari warga yang ingin menanyakan realisasi anggaran dan menyoroti pemberitaan dari media PilarPost. Perlu saya sampaikan, dari pihak pemerintah desa, kami tidak merasa pernah dikonfirmasi langsung oleh media tersebut,” ujar Iwan.
Ia dengan tegas membantah tudingan sepihak yang menyebutkan dana BUMDes “digondol” oleh kepala desa. Menurutnya, informasi semacam itu bersifat asumsi dan tidak memiliki kekuatan hukum. “Tuduhan yang beredar itu hanya asumsi. Pemerintah desa memiliki sistem administrasi, diawasi oleh Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH). Jadi, mari kita hargai proses. Yang berhak menentukan salah atau tidak adalah pengadilan, bukan opini publik,” tegasnya.
Meski Kades telah memberikan klarifikasi, warga tetap menyampaikan tuntutan agar data anggaran dibuka secara transparan. Mereka juga meminta jawaban atas berbagai kecurigaan masyarakat terkait proyek-proyek pembangunan yang tak kunjung selesai.
AKPERSI: Jangan Anggap Remeh Suara Rakyat
Sementara itu, Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, menyatakan bahwa apa yang terjadi di Cihaurkuning adalah bentuk protes serius masyarakat terhadap praktik pemerintahan desa yang tidak transparan.
“Kalau warga sudah turun langsung, itu artinya sistem kepercayaan sudah runtuh. Jangan anggap ini remeh, karena yang mereka suarakan adalah hak dasar: transparansi dan akuntabilitas,” kata Ahmad.
Ahmad menambahkan, jika tidak ada tindakan tegas dari Inspektorat Kabupaten Garut, pihaknya siap mendorong kasus ini ke tingkat provinsi, bahkan hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Rakyat sudah bicara. Sekarang giliran hukum bertindak,” tegasnya.
misru Ariyanto jurnalis desamerdeka, saat ini menjabat sekretaris parade Nusantara DPD kabupaten Bekasi
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.