Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) secara resmi menetapkan tiga agenda prioritas dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana. Langkah strategis ini mencakup pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan fasilitas publik sebagai fondasi utama untuk mempercepat kebangkitan masyarakat terdampak.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa ketiga prioritas tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah agar warga dapat segera beraktivitas normal. Hal ini disampaikannya usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam agenda di Universitas Negeri Padang (UNP), Rabu (17/12/2025).
Fokus pada Hunian Tetap dan Infrastruktur Vital
Mahyeldi menjelaskan bahwa prioritas pertama yang paling mendesak adalah penyediaan rumah permanen atau hunian tetap (huntap). Bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, memiliki hunian yang aman dan layak merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda.
“Masyarakat harus segera memiliki tempat tinggal yang stabil untuk memulai kembali kehidupan mereka,” ujar Mahyeldi.
Selanjutnya, prioritas kedua menyasar pada perbaikan infrastruktur vital yang rusak, seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi. Mahyeldi menilai sektor ini memiliki peran strategis karena menjadi urat nadi mobilitas dan penggerak ekonomi warga. Jika akses jalan dan sistem pengairan pulih, maka distribusi logistik serta hasil pertanian akan kembali lancar.
Pemulihan Layanan Publik dan Pemanfaatan Lahan
Prioritas ketiga adalah normalisasi fasilitas publik. Fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga rumah ibadah seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan masjid menjadi fokus agar pelayanan dasar masyarakat kembali optimal. Pemulihan ini penting untuk menjaga kualitas kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial di wilayah terdampak.
Terkait kendala ketersediaan lahan untuk relokasi hunian tetap, Mahyeldi mengungkapkan adanya solusi dari pemerintah pusat. Berdasarkan komitmen Presiden RI, daerah yang memiliki keterbatasan lahan dapat memanfaatkan aset milik negara atau BUMN.
“Pemerintah pusat membuka peluang pemanfaatan lahan milik kementerian atau BUMN sebagai lokasi relokasi hunian tetap, sehingga kendala lahan di kabupaten/kota bisa teratasi,” jelasnya.
Dukungan Anggaran dari Pemerintah Pusat
Menyadari keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Sumbar sangat mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat. Mahyeldi memberikan apresiasi khusus kepada Presiden dan Menteri Keuangan atas kebijakan tidak adanya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 bagi daerah terdampak bencana.
Selain itu, pemerintah pusat juga telah menyiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan rehab-rekon. Sinergi antara pusat dan daerah ini diharapkan mampu mencukupi seluruh kebutuhan anggaran pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas yang rusak di Sumatera Barat.
“Kerja sama lintas sektoral ini menjadi kunci agar Sumatera Barat bisa pulih lebih cepat dan lebih kuat,” pungkas Mahyeldi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.