Pegunungan Arfak, [DESA MERDEKA] – Martha Deda menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk ke dalam kabin mobil Hilux carteran. Perjalanan dari Kabupaten Pegunungan Arfak menuju Manokwari bukanlah sebuah pelesiran, melainkan perjuangan hidup mati demi seonggok data pembangunan desa. Untuk sekali jalan, Martha dan rekan-rekan sesama Tenaga Pendamping Profesional (TPP) harus merogoh kocek hingga Rp3 juta. Angka yang fantastis bagi pekerja yang bergerak mandiri tanpa fasilitas laptop maupun paket data dari pusat.
“Kami terpaksa turun ke Manokwari hanya untuk melakukan penginputan data seperti EHDW, IDM, dan laporan harian DRP,” ujar Martha saat berbagi kisah dalam program Ngobrol Desa.
Ketatnya sistem digital yang mengunci tenggat waktu pengisian laporan harian selama tiga hari membuat para pendamping desa di wilayah timur Indonesia ini seperti berkejaran dengan hantu. Terlambat sedikit, gaji mereka langsung dipotong.
Ironisnya, sistem digitalisasi yang dirancang rapi di meja-meja Jakarta terasa sangat naif ketika dihadapkan pada realitas di lapangan. Dari 10 distrik dan 166 kampung di Pegunungan Arfak, hampir separuhnya merupakan wilayah blank spot total. Akses komunikasi begitu mewah, hingga warga desa harus berdiri diam di satu titik tertentu di lereng gunung hanya untuk mendapatkan satu batang sinyal telepon. Bergeser satu jengkal saja, koneksi langsung terputus.
Kondisi geografis yang ekstrem di wilayah ketinggian ini juga memutus jalur transportasi logistik. Jangankan kendaraan reguler, sepeda motor matic pun tidak akan mampu menanjak lereng Arfak. Alhasil, untuk mencapai kampung dampingan, Martha dan timnya harus berjalan kaki melintasi lereng-lereng curam. Beban kerja makin berat karena dari 10 distrik yang ada, lima di antaranya mengalami kekosongan pendamping akibat badai PHK sepihak. Mereka yang tersisa terpaksa memborong pekerjaan ekstra demi memastikan denyut pembangunan kampung tidak mati.
Harapan sempat membubung ketika melihat mobil dinas Bupati Pegunungan Arfak yang dilengkapi perangkat internet satelit Starlink. Saat bupati datang, warga dan pendamping desa berkerumun di sekitar mobil demi mencicipi jaringan internet secara online. Namun, Starlink masih menjadi barang mahal yang belum terjangkau anggaran kampung saat ini.
Melihat kegigihan Martha, sebuah gagasan kolaboratif muncul dalam ruang diskusi Ngobrol Desa. Platform crowdfunding atau penggalangan dana berbasis komunitas digagas sebagai solusi jangka pendek untuk membantu pengadaan perangkat internet satelit di sekretariat TPP Pegunungan Arfak.
“Bagi kami, blank spot bukan sekadar persoalan hilangnya sinyal di gawai, melainkan tentang hilangnya hak pelayanan publik dan kesempatan yang sama dalam pembangunan,” tutup Martha penuh harap.
Melalui secercah solidaritas gotong royong antar-pendamping di seluruh Indonesia, ia berharap isolasi digital di puncak Arfak bisa segera berakhir.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.