Benarkah Dana Desa Tidak Dipotong? Fakta Penurunan Anggaran dan Dampaknya bagi Otonomi Desa

Pernyataan pemerintah bahwa Dana Desa tidak dipotong kembali menjadi perbincangan setelah alokasi Dana Desa dalam APBN 2026 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Secara administratif, pemerintah memang masih mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, bagi banyak pemerintah desa, persoalan yang dirasakan bukan sekadar ada atau tidaknya Dana Desa, melainkan berkurangnya ruang fiskal dan kewenangan desa dalam menentukan prioritas pembangunan.

Perdebatan ini muncul karena terdapat perbedaan antara narasi resmi pemerintah dengan realitas yang dirasakan di tingkat desa. Di satu sisi, pemerintah menegaskan bahwa Dana Desa tetap menjadi bagian dari APBN dan tidak dihapus. Di sisi lain, dokumen anggaran menunjukkan adanya penurunan alokasi Dana Desa dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai arah kebijakan pembangunan desa ke depan.

Jika mengacu pada data APBN, alokasi Dana Desa pada 2025 mencapai sekitar Rp71 triliun. Sementara itu, dalam APBN 2026 alokasinya menjadi sekitar Rp60,57 triliun. Penurunan tersebut menjadi dasar munculnya kritik bahwa kapasitas fiskal desa mengalami penyusutan. Angka ini berasal dari dokumen resmi pemerintah sehingga menjadi bagian dari fakta yang layak dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Persoalan berikutnya bukan hanya besarnya anggaran, tetapi perubahan orientasi penggunaan Dana Desa. Berbagai kebijakan pemerintah mulai mengarahkan pemanfaatan anggaran desa untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini diproyeksikan menjadi motor baru penggerak ekonomi desa melalui penguatan distribusi, perdagangan, dan pelayanan ekonomi masyarakat.

Gagasan membangun koperasi tentu memiliki tujuan yang positif. Koperasi selama ini dikenal sebagai salah satu instrumen ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola sesuai prinsip keanggotaan, partisipasi, dan demokrasi ekonomi. Namun sejumlah kalangan mempertanyakan apakah model pembangunan koperasi yang didorong negara tetap sejalan dengan prinsip koperasi yang menempatkan anggota sebagai pemilik utama.

Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai posisi BUM Desa. Pemerintah sebelumnya telah memperkuat status hukum BUM Desa melalui PP Nomor 11 Tahun 2021 dan mendorongnya sebagai penggerak ekonomi lokal. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai program pelatihan, pendampingan, hingga penguatan kelembagaan juga telah dilakukan.

Karena itu, sebagian pihak mempertanyakan mengapa pemerintah kini memilih membangun kelembagaan ekonomi baru dibandingkan terlebih dahulu memperkuat BUM Desa yang sudah ada. Pertanyaan tersebut tidak selalu dimaksudkan sebagai penolakan terhadap koperasi, melainkan sebagai dorongan agar pemerintah menjelaskan hubungan antara kedua lembaga tersebut sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi di tingkat desa.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah ruang pengambilan keputusan desa. Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk menentukan prioritas pembangunan melalui Musyawarah Desa. Dengan adanya berbagai prioritas nasional yang semakin spesifik, sebagian pemerintah desa merasa ruang untuk menentukan kebutuhan lokal menjadi lebih terbatas.

Padahal karakteristik setiap desa berbeda. Desa pertanian memiliki kebutuhan yang tidak sama dengan desa pesisir, desa wisata, maupun desa industri. Karena itu, fleksibilitas penggunaan Dana Desa selama ini dipandang sebagai salah satu kekuatan utama dalam mendukung pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, transparansi menjadi faktor yang sangat penting. Masyarakat desa membutuhkan penjelasan yang utuh mengenai perubahan kebijakan, alasan penurunan anggaran, arah penggunaan Dana Desa, serta keterkaitannya dengan program Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUM Desa. Penjelasan yang terbuka akan membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pada akhirnya, polemik mengenai Dana Desa tidak semata-mata berkaitan dengan istilah “dipotong” atau “tidak dipotong”. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa kebijakan pembangunan tetap menjaga semangat Undang-Undang Desa, yaitu memberikan ruang bagi desa untuk menjadi subjek pembangunan. Desa memerlukan dukungan anggaran yang memadai, kelembagaan ekonomi yang kuat, dan kewenangan yang cukup untuk menentukan arah pembangunannya sesuai kebutuhan masyarakat.

Ke depan, pemerintah diharapkan dapat menjelaskan secara lebih komprehensif mengenai perubahan kebijakan Dana Desa, evaluasi terhadap BUM Desa, serta tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya berjalan berdasarkan target nasional, tetapi juga tetap menghormati prinsip partisipasi, kemandirian, dan otonomi desa sebagai fondasi pembangunan Indonesia dari bawah.