Ironi MonevDD: Target Input 100 Persen, Pengetahuan Nol

Opini [DESA MERDEKA] –Indikator dashboard digital bisa saja dengan gagah menunjukkan angka 100 persen. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berbicara sebaliknya.

Tantangan terbesar dalam Sosialisasi MonevDD (Monitoring dan Evaluasi Dana Desa) oleh Ditjen PDP Kementerian Desa bukan sekadar mengejar target pengisian aplikasi. Persoalan utamanya terletak pada validitas: apakah tumpukan angka di layar benar-benar menggambarkan realitas desa?

Kita tahu anggaran Dana Desa bisa habis dalam setahun. Jalan desa berubah, embung bisa mengering, dan kelompok usaha bisa tumbuh lalu mati. Namun, satu hal yang tidak boleh ikut lenyap adalah jejak akurat tentang pemanfaatan anggaran dan dampak perubahan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, MonevDD tidak boleh dipandang sekadar sebagai rutinitas pendataan, melainkan harus bertransformasi menjadi mata digital pembangunan desa.

Sebab, pemenuhan administrasi tanpa validasi lapangan hanya akan menghasilkan data yang mati—laporan tuntas, tetapi esensi pengetahuannya nihil.

Skala Besar Ekosistem Desa
Skala persoalan ini tidak main-main. Merujuk pada Sistem Informasi Desa Kemendes, ekosistem kita mencakup 75.265 desa. Jika data pembangunan sebanyak itu hanya diperlakukan sebagai pemenuh kewajiban aplikasi, dashboard negara memang akan terisi penuh, tetapi pemahaman riil pemerintah terhadap kondisi desa tidak akan pernah beranjak maju.

Data baru bertransformasi menjadi basis pengetahuan ketika ia dapat dipercaya, diperbandingkan, diverifikasi, dan akhirnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Di sinilah MonevDD mengemban tanggung jawab yang jauh lebih krusial daripada sekadar mengumpulkan angka statistik.

Jebakan Target Mutu Laporan
Aplikasi monitoring ini jangan sampai terjebak menjadi perlombaan persentase belaka. Henky, Pendamping Lokal Desa Kecamatan Singosari, mengingatkan bahwa jika pengisian instrumen digital ini hanya demi memenuhi target Ditjen PDP, esensinya tidak akan berbeda dengan aplikasi birokrasi lainnya—mengejar kuantitas laporan, bukan kualitas substansi.

Pemerintah desa dan para pendamping memikul tanggung jawab moral untuk memastikan akurasi data.

Pertanyaan evaluatif harus ditingkatkan: bukan lagi sebatas “apakah desa sudah mengisi aplikasi?”, melainkan “apakah data yang dimasukkan sudah valid?”.

Dari sanalah evaluasi pembangunan menjadi lebih tajam untuk mengurai mengapa BUMDes belum berkembang, mengapa potensi pertanian belum menghasilkan nilai tambah, atau mengapa belanja anggaran yang besar justru memberikan dampak ekonomi yang minim.

Rantai Bahaya Salah Diagnosis
Kekeliruan data bukan sekadar cacat administratif biasa, melainkan hulu dari lahirnya kebijakan yang keliru.

Jika data menyajikan potret semu yang memperlihatkan desa seolah tanpa masalah, intervensi anggaran dari pusat tidak akan pernah turun. Sebaliknya, program yang gagal di lapangan bisa terus direplikasi hanya karena terlihat sukses di atas kertas laporan.

Rantai risikonya sangat beruntun: data yang keliru melahirkan diagnosis yang keliru, memicu intervensi yang salah sasaran, dan akhirnya membuat anggaran negara terbuang tanpa manfaat maksimal. Kualitas data dengan demikian adalah instrumen krusial dalam keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Memanusiakan Angka
Di balik deretan angka digital, ada denyut kehidupan manusia. Ali, salah seorang penerima BLT Dana Desa di Kecamatan Singosari, menuturkan bahwa bantuan tersebut ia gunakan sebagai tambahan modal usaha gorengan demi menjaga kelancaran sekolah anak-anaknya.

Di dalam lembar dashboard, sosok seperti Ali mungkin hanya terdokumentasi sebagai nama, status, dan nominal serapan. Namun dalam dunia nyata, angka tersebut mewakili harapan, modal nafkah, dan masa depan anak bangsa. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan evaluasi harus melompat dari sekadar mempertanyakan berapa rupiah yang disalurkan, menjadi seberapa jauh tingkat kesejahteraan warga yang berubah setelahnya.

Paradoks Data Pembangunan
Ada kecenderungan birokrasi kita menyukai laporan yang tampak tanpa celah. Padahal, kejujuran data yang berani menampilkan masalah justru jauh lebih berharga. Desa yang terdata memiliki hambatan bukan berarti desa tersebut gagal. Informasi hambatan itulah yang membuka ruang pembenahan.

Siklus pembangunan yang sehat harus bergerak dinamis: dari validitas data, ketepatan diagnosis, ketajaman intervensi, hingga pengukuran hasil.

Peran tim pendamping lapangan harus naik kelas; tidak lagi sekadar membantu proses klik kirim pada aplikasi, melainkan mendampingi desa agar mampu membaca dan mengevaluasi kapasitas dirinya sendiri.

Uang Publik untuk Manfaat Publik
MonevDD membutuhkan ekosistem pengawasan yang sinergis. Pemerintah desa bertindak sebagai penyuplai data primer, tim pendamping mengawal mutu validasi, kecamatan memetakan konteks wilayah, dan pemerintah pusat mengonsolidasikan arah makro kebijakan.

Di sisi lain, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengontrol efektivitas anggaran di kampung mereka. Kontrol publik ini bukan ancaman, melainkan instrumen check and balance yang sehat.

Bagaimanapun, Dana Desa adalah uang publik yang wajib dikonversi menjadi kemaslahatan publik secara nyata.

Kontekstualisasi Kebijakan Lokal
Karakteristik puluhan ribu desa di Indonesia sangat majemuk. Desa pesisir memiliki anatomi masalah yang berbeda dengan desa pegunungan maupun desa industri. Keunggulan basis data digital seharusnya terletak pada kemampuannya menangkap partikularitas dan perbedaan tersebut.

Evaluasi tidak boleh stagnan pada pertanyaan administratif mengenai untuk apa anggaran digunakan, tetapi harus mengejar alasan strategis di balik pilihan kebijakan desa dan dampaknya terhadap kemandirian lokal. Jika ini konsisten dilakukan, instrumen pemantauan digital akan berkembang menjadi mesin pembelajaran pembangunan nasional.

Keberhasilan digitalisasi desa tidak diukur dari seberapa cepat seluruh indikator kolom di layar berubah warna menjadi hijau. Keberhasilan sejati terjadi ketika data tersebut andal, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu memandu pengambil kebijakan untuk duduk bersama warga, mengenali masalah seobjektif mungkin, lalu merumuskan solusi terbaik demi kemandirian desa.

Fajar Puger

Mochamad Fajar Kurniawan adalah Founder Forum Handarbeni Singhasari (FONDASI), CEO Raja Kebab Singosari dan Raja Ayam Geprek Singosari, serta anggota Tim Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Singosari sejak 2017. Alumni SMAN 3 Malang (BHAWIKARSU) dan Universitas Brawijaya ini juga menjadi Pembina Paguyuban Batik Singosari dan Paguyuban Batik Lawang.Jurnalis

Berbekal pengalaman sebagai mantan Pemimpin Redaksi sebuah tabloid di Kota Malang, ia aktif menulis tentang tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, ekonomi lokal, UMKM, pelestarian budaya, dan pembangunan berbasis potensi desa. Melalui tulisan dan kegiatan pendampingan, ia berkomitmen mendorong lahirnya desa-desa yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.