PADANG, Sumatera Barat ( DESA MERDEKA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui optimalisasi pemanfaatan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat mitigasi bencana, yang sangat berdampak ditingkat desa maupun nagari disumatra barat.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026). Rapat tersebut dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak.
Mahyeldi menegaskan, tambahan TKD merupakan instrumen penting untuk mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak. Karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan agar manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” ujar Mahyeldi.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat perencanaan, menetapkan skala prioritas dikarenakan masyarakat khususnya didesa maupun nagari sangat memerlukan sarana dan prasarana yang luluh lantah akibat becana yang melanda sumatra barat, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi. Selain itu, Mahyeldi menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui publikasi berbagai capaian pembangunan agar kepercayaan publik semakin meningkat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan Kemendagri melalui Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah, Fernando Siagian memastikan seluruh tambahan TKD untuk daerah terdampak bencana telah selesai disalurkan sejak April 2026. Ia meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut karena dana itu diperuntukkan khusus bagi percepatan rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, dan penguatan mitigasi bencana.
Fernando juga mengingatkan pemerintah daerah mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk dampak musim kemarau dan fenomena El Nino, sehingga penanganan bencana tidak lagi bersifat reaktif, melainkan terencana sejak dini.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengapresiasi kinerja Sumbar. Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar menjadi salah satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia. Ia juga menyebut rehabilitasi lahan sawah di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen dan sebagian besar telah kembali memasuki musim tanam.
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat menerima sekitar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan sejak Februari hingga April 2026. Khusus Pemprov Sumbar memperoleh alokasi Rp534 miliar yang dilaksanakan oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar pada Dinas PSDA, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya. Dana tersebut diharapkan segera direalisasikan agar proses pemulihan pascabencana semakin cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat sehingga perekonomian ditingkat desa nagari maupun kota yg terdapak cepat pulih . ( H)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.